Ratusan Nelayan Geruduk Kantor Gubernur NTT Usai Retribusi Lapak Naik

Ratusan nelayan di Kupang melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis (2/10) menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 tahun 2025 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

Massa protes soal kenaikan retribusi penyewaan lapak jualan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Oeba Kota Kupang yang naik hingga 300 persen. Aturan baru yang termaktub dalam Pergub itu dinilai memberatkan nelayan dan penjual ikan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, ratusan nelayan mendesak untuk bertemu Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Tapi mereka langsung diadang oleh puluhan aparat kepolisian di gerbang masuk.

Massa aksi juga membawa poster bertuliskan 'Batalkan Pergub 33', "Copot Kadis Perikanan Provinsi NTT', hingga 'Stop pungli di pasar oeba/pasar Naikoten'.

"Batalkan sekarang juga Pergub 33, pemerintah jangan peras masyarakatnya sendiri," kata orator dari atas mobil komando, Kamis (2/10).

Dalam Pergub baru disebutkan bahwa harga sewa lahan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dari sebelumnya Rp25 ribu per meter persegi kini menjadi Rp75 ribu per tahun.

"Itu sangat memberatkan kita sebagai nelayan maupun penjual, karena bukan hanya kami tapi kasihan masyarakat juga akan terkena dampaknya," kata Hegru, seorang nelayan kepada CNNIndonesia.com.

Dia mengatakan bukan hanya retribusi tahunan yang harus dibayar, tetapi setiap hari selalu ada petugas yang memungut retribusi harian dari setiap pedagang di pasar Oeba sebesar Rp5.000.

"Belum lagi ada retribusi bulanan sebesar Rp10.000. Kalau begitu kita pertanyakan uang-uang itu kemana saja, ditambah lagi kenaikan sewa lahan untuk lapak ini buat kami juga harus bersuara karena pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 15 perwakilan dari nelayan dan pedagang yang diizinkan masuk bertemu perwakilan Pemerintah Provinsi NTT.