Buntut Keracunan, Usulan MBG Dikelola Sekolah Menguat

Usulan makan bergizi gratis (MBG) dikelola sekolah atau komunitas dan lingkungan terdekat dari penerima manfaat program semakin menguat. Usulan evaluasi program unggulan Prabowo Subianto itu salah satunya muncul dari Celios pada peluncuran MBG Watch.

"MBG harusnya dikelola komunitas, dikelola sekolah, dikelola lingkungan terdekat," kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar dalam konferensi pers peluncuran MBG Watch, Selasa (7/10).

Askar mengatakan hal itu penting dilakukan agar program MBG lekat dengan penerima manfaat. Ia menyebut bahkan ada daerah yang bahkan menyuguhi makanan yang terdengar asing bagi para murid penerima manfaat.

"Ada salah satu pulau. Bahkan kawan-kawan melakukan riset di Sumba, Waingapu ada MBG di sana, sebagian besar komoditas untuk MBG itu justru berasal dari di luar pulau Sumba. Jadi justru tidak menyerap masakan atau makanan-makanan lokal," ucapnya.

Lihat Juga : Guru Besar UGM: Program MBG Sebaiknya Dikelola Kantin Sekolah

Usulan serupa sebelumnya juga muncul dari Guru Besar Departemen Manajemen FEB Universitas Gajah Mada (UGM), Agus Sartono yang berpendapat pelaksanaan program MBG alangkah baiknya diserahkan langsung ke kantin masing-masing sekolah.

Agus melihat program MBG yang sebenarnya bertujuan mulia ini selama 10 bulan bergulir masih diwarnai begitu banyak kasus keracunan makanan. Belum lagi potensi praktik berburu rente di balik pelaksanaannya.

"Tantangannya di implementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tetapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan muncul," kata Agus dalam keterangannya.

Agus berpendapat ada baiknya daerah diberikan kewenangan sesuai UU dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebatas melakukan monitoring. Dia meyakini kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik lewat cara dan pemberdayaan pemda.

Lihat Juga : Ribuan Anak Sekolah Keracunan, KPAI Usul MBG Dihentikan Sementara

Pemerintah pusat pun, kata Agus, bisa belajar dari praktik oleh negara maju yang menggulirkan program semacam MBG melalui kantin sekolah. Baginya, cara ini lebih baik ketimbang sistem-sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG sekarang ini.

Ia berpendapat melalui kantin sekolah maka makanan akan tersaji secara segar, dan menghindari makanan basi. Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol seharusnya cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia.

Apabila skema ini diterapkan, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah. Artinya, tercipta sirkulasi ekonomi yang baik. Alokasi dana utuh sebesar Rp15 ribu rupiah per porsi pun bisa utuh sampai ke perut siswa. Bukan cuma Rp7 ribu per porsi seperti yang terjadi selama ini.

Lihat Juga : JPPI Ungkap Korban Keracunan MBG per 4 Oktober: 10.482 Anak

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuntut penutupan seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pasalnya, JPPI mencatat hingga 4 Oktober 2025, lebih dari 10 ribu anak jadi korban keracunan MBG.

JPPI menemukan korban keracunan justru naik menjadi 1.833 anak atau lebih tinggi dari angka keracunan rata-rata sebanyak 1.531 anak per minggu pada September. Jumlah tersebut menambah total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 menjadi 10.482 anak.

Ratusan emak-emak alias ibu-ibu sempat melakukan aksi simbolik membunyikan beragam peralatan masak sebagai bentuk protes atas pelaksanaan MBG di Yogyakarta. Mereka menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana MBG yang lembaganya secara struktur justru diisi oleh orang-orang militer, bukannya ahli gizi.

"Mereka tentara-tentara biasa makan makanan kaleng, mereka nggak tahu soal gizi dan nutrisi yang tepat. Hentikan MBG, evaluasi secara transparan," ujarnya.

"Setop makan beracun gratis," pekik peserta bersama-sama.

Lihat Juga : Prabowo Instruksikan Seluruh Dapur MBG Punya Alat Khusus Anti-Bakteri