Tak Ikut Rombongan Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Buka Suara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan tidak ikut protes bersama gubernur daerah lain ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Pramono mengatakan Pemprov mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan itu juga tidak bisa dibantah.

"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan, sehingga dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Meski begitu, Pramono mengatakan tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan.

Ia menyebut pemotongan itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.

Lihat Juga : Pramono Tak Izinkan Atlet Israel ke Jakarta: Enggak Ada Manfaatnya

Oleh karena itu, Pramono mengatakan bakal mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta.

"Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik," katanya.

Sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi. Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).