Dana dari Pusat Dipotong, Subsidi Layanan Transportasi DKI Terganggu?

Awal pekan ini, Senin (6/10), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya akan mengkaji subsidi transportasi umum sebagai upaya efisiensi anggaran setelah ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, dia menegaskan Pemprov DKI belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.

Mengutip dari laman DPRD DKI pada sehari kemudian, Selasa (7/10), Komisi B DPRD DKI menggelar rapat kerja membahas skema Public Service Obligation (PSO) atau Subsidi Layanan Publik tersebut bersama pemangku kepentingan transportasi umum di DKI.

Selain anggota Komisi B dari unsur DKI yang hadir dalam rapat itu adalah Dishub DKI Jakarta, MRT, Transjakarta, dan JakPro yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati.

Lihat Juga : Usai Dana Dipotong, Sumbar Usul Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

Lepas dari rapat itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman meminta efisiensi anggaran yang dilakukan pemprov tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

"Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka," ujar Ade di Jakarta, Rabu (8/10) seperti dikutip dari Antara.

Dia menerangkan, pada 2023, subsidi PSO untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun. Meski demikian, sambungnya, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.

Kemudian pada 2024, PT TransJakarta dapat menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.

Dia mengatakan saat itu, pendapatan nontiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Ade menilai capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

"TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas," jelas Ade.

Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD0 DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp4,47 triliun.

Dia menegaskan dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi DKI agar menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

"Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat," tegas Ade.

Lihat Juga : Stasiun MRT HI-Monas Bakal Beroperasi 2027

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PKS, Francine Widjojo mengatakan dalam rapat soal PSO pada Selasa lalu, "Transjakarta mengusulkan penyesuaian tarif layanannya menyusul adanya pengurangan APBD TA 2026 imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah."

Atas hal tersebut, pihaknya meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usulan Transjakarta tersebut.

"Kami meminta dasar kajian dari usulan kenaikan tarif Transjakarta secara tertulis, khususnya terkait dengan willingness to pay dari masyarakat," kata dia di dalam keterangannya, Rabu.

Dia lalu mengutip Pasal 10 Perda DKI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) bahwa penerapan tarif untuk hal tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

"Mengacu Pasal 10 Perda DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem BRT, di sana dinyatakan bahwa penetapan tarif sistem BRT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat serta saran dan masukan dari elemen masyarakat, termasuk Dewan Transportasi Jakarta," jelasnya.

Ia juga memberikan catatan penting agar efisiensi terhadap subsidi tarif Transjakarta jangan sampai mengorbankan frekuensi dan kualitas layanannya. Dia juga berharap  tarif insentif yang ditetapkan antara pukul 05.00 pagi sampai 07.00 pagi tetap dipertahankan. Selain itu, pihaknya juga mendorong revisi pergub transportasi publik untuk 15 golongan pun memasukan seluruh pengurus rumah ibadah.

"Kami juga mengusulkan agar insentif yang di pagi hari ini tetap ada. Selain itu, mengingatkan kembali agar revisi Pergub terkait gratis transportasi publik untuk 15 golongan segera diterbitkan dan diberlakukan untuk seluruh pengurus rumah ibadah, tidak hanya marbut," kata dia.

Lihat Juga : Pramono Ungkap Dampak Kebijakan Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah

Sebelumnya di Balai Kota Jakarta pada Senin lalu, Pramono mengaku bakal mengkaji subsidi transportasi umum imbas pemotongan dana yang dikirim pemerintah pusat ke daerah. Namun, dia mengaku belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.

"Yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya," kata Pramono.

Hal itu lantaran subsidi transportasi umum di Jakarta kini hampir Rp15.000 per orang. Untuk itu, Pemprov Jakarta akan mengkaji terkait hal ini. Namun, Pramono menekankan program-program prioritas bagi warga Jakarta yang kurang mampu tidak akan diganggu sama sekali.

Efisiensi yang dilakukan Pemprov Jakarta, kata dia, berkaitan dengan perjalanan dinas hingga anggaran-anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama.

"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," kata Pramono.

Dia juga telah mengingatkan kepada jajarannya dalam rapat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menurun cukup besar.

"Kita hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD kita, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Era anggaran besar selama ini kontrolnya tidak ketat. Sudah lewat, sudah berakhir," katanya.

Untuk itu, dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran tersebut. Ia juga meminta agar seluruh OPD di Jakarta melakukan efisiensi. 

Lihat Juga : APBD 2026 Turun, Pramono Batasi Rekrutmen Damkar hingga PPSU