Suara Bulat Pemerintah & Ormas Agama Tolak Atlet Israel Berlaga di RI
Tim senam artistik Israel akan mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025 mendatang.
Rencana kehadiran tim Israel ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Ramai-ramai mereka menolak kehadiran atlet Israel ke Indonesia.
Penolakan salah satunya muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah.
Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mendorong seluruh pihak menolak Israel untuk mendukung pembebasan Palestina dari segala penjajahan.
"Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Amirsyah di Jakarta, Selasa (7/10).
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pemerintah perlu konsisten menjaga posisi tersebut.
Ia juga mengingatkan langkah mengundang tim Israel hanya akan berdampak negatif bagi diplomasi Indonesia di tingkat global, terutama setelah komitmen pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional.
"Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina," ujar Sudarnoto.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan kehadiran atlet Israel ke Indonesia bertentangan dengan konstitusi.
"Kehadiran atlet Israel tersebut untuk bertanding dalam kejuaraan dunia yang akan diadakan di Jakarta harus ditolak karena selain bertentangan dengan amanat dan semangat konstitusi juga akan membuat hati sebagian besar rakyat di negeri ini akan terluka," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10).
Selain itu, penolakan juga muncul dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas.
Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," kata Sukamta lewat keterangan tertulis, Rabu (8/10).
Sikap pemerintah
Pemerintah juga tegas menolak kehadiran atlet Israel ini ke tanah air.
Gubernur Jakarta Pramono Anung misalnya yang menyatakan tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk datang ke Jakarta.
"Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).
Ia berharap pihak yang mengundang juga berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Pramono mengatakan tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Menurutnya, hal itu juga bisa memicu kemarahan publik.
Sementara itu, Menlu RI Sugiono menyatakan kalau wacana keikutsertaan atlet Israel ini tak berkaitan dengan Kemenlu.
Sugiono mengatakan keikutsertaan atlet Israel dalam kejuaraan tersebut merupakan keputusan dari Persatuan Senam Indonesia (Persani).
"Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin," kata Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/10).
Sugiono menambahkan keputusan menerima visa atau tidak para atlet Israel di Indonesia merupakan wewenang dari imigrasi, bukan Kemlu RI.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan tidak akan memberikan visa terhadap mereka.
Yusril menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, terakhir dalam pidatonya di PBB yang mengecam Israel karena terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza.
Ia menambahkan pemerintah Indonesia secara tegas tidak akan melakukan kontak apa pun dengan Israel sampai dengan adanya pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
"Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19-25 Oktober yang akan datang," ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan video, Kamis (9/10).
(fra/mnf/fra)