TNI Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Jika Dapat Mandat
TNI menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian di Gaza, Palestina, jika mendapat mandat dari pemerintah dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah terkait pernyataan Prabowo yang memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza.
Freddy mengatakan sebagai alat pertahanan negara, TNI senantiasa siap melaksanakan setiap kebijakan dan keputusan politik negara, termasuk Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan global, khususnya bagi rakyat Palestina di Gaza.
Dalam konteks pertahanan negara, penugasan itu sejalan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satunya adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah.
"Dengan dasar itu, TNI menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi dalam misi perdamaian di Gaza, bila nanti mendapat mandat resmi dari Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Freddy saat dihubungi, Senin (13/10).
Ia menjelaskan TNI memiliki kapasitas dan pengalaman operasional yang sangat memadai melalui keikutsertaan Kontingen Garuda (KONGA) di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya.
Hingga saat ini, Indonesia termasuk kontributor terbesar dari negara-negara ASEAN dalam misi perdamaian PBB.
Ia mengatakan saat ini TNI sedang melakukan kajian awal terhadap kesiapan operasional, logistik, dan personel untuk mendukung kemungkinan pengerahan pasukan ke Gaza.
"Semua langkah dilakukan secara terukur, profesional, dan terkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta instansi terkait lainnya," katanya.
Freddy mengatakan peran TNI dalam misi perdamaian di Gaza merupakan implementasi dari kebijakan Presiden di bidang pertahanan dan diplomasi perdamaian, sekaligus bentuk pelaksanaan OMSP dalam mendukung misi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
"Pada intinya TNI mendukung penuh kebijakan Presiden dan keputusan politik luar negeri pemerintah. Siap secara profesional melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera PBB. Akan bertindak sesuai mandat resmi, prosedur internasional, dan semangat kemanusiaan," ujarnya.