Dasco Sebut Anggota DPR Kadang Nombok saat Reses ke Dapil
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap anggota dewan kadang harus menggunakan uang pribadinya alias nombok saat menyerap aspirasi pemilih di daerah pemilihan (dapil) mereka di masa reses.
Reses adalah masa saat anggota DPR tak melakukan kegiatan sidang di kompleks parlemen, Jakarta. Pada masa reses anggota dewan akan kembali ke dapil mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga bakti sosial (baksos).
Dasco berkata di masa reses, anggota DPR yang berkunjung ke dapil tak jarang diminta pemilih untuk membangun fasilitas umum.
"Termasuk juga anggota DPR ini kan punya tim sukses nih, yang enggak digaji tapi dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, mereka yang koordinir di daerah dan harus juga dikasih uang saku, misalnya gitu loh," kata Dasco saat dihubungi, Senin (13/10).
Beragam permintaan dari dapil itu, kata Dasco, membuat anggota DPR kadang harus nombok atau mengeluarkan dana pribadi.
"Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh. Nah, sehingga kemudian kita enggak bisa masukin ini kegiatan, misalnya yang kayak untuk ini dibakukan di aplikasi," katanya.
Total ada 84 dapil di seluruh Indonesia yang diwakili 580 anggota DPR. Reses dilakukan biasanya antara 4-5 kali dalam setahun dan dananya akan diterima dalam setiap kali masa reses tersebut.
Per Mei 2025, DPR telah mengalokasikan dana reses setiap anggota DPR sebesar Rp702 juta. Jumlah itu bertambah dari periode DPR sebelumnya sebesar Rp400 juta.
Dasco mengatakan kenaikan itu imbas komponen, kegiatan, dan jumlah titik kunjungan anggota DPR yang bertambah di daerah pemilihan (dapil) mereka. Hanya saja, Dasco tak merinci perbedaannya.
"Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia jadi Rp702 juta," kata Dasco saat dihubungi Sabtu (11/10) lalu.
Buat aplikasi
Dasco berkata DPR tengah menyiapkan aplikasi khusus yang bersifat publik berisi laporan setiap anggota dewan yang tengah menjalani masa reses dan bertemu masyarakat di dapil. Laporan itu bisa dipantau publik hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Ia menyebut aplikasi laporan reses tengah dikebut dalam waktu dekat. Namun, dia belum bisa memastikan kapan aplikasi tersebut tersedia.
"Saya lagi uberin, besok saya mau rapat lagi nih. Supaya nanti itu udah mulai bisa lah di-upload-upload gitu loh," kata Dasco.
Lewat aplikasi itu, terang dia, setiap anggota DPR harus melaporkan kegiatan reses mereka. Nantinya, masyarakat akan dapat melihat hasil laporan tersebut, sambil dipantau MKD.
"Dan itu kan langsung satu akun satu anggota DPR. Jadi kalau masyarakat pengen buka, ketik misalnya 'Sufmi Dasco', gitu. Jadi tinggal buka, dilihat. Dan itu juga nanti akan dimonitor oleh MKD kita minta," ujarnya.