Kalteng Target Panen 400 Ribu Ton Padi, Sokong Swasembada Pangan

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menargetkan pihaknya bisa memproduksi 400 ribu ton padi pada tahun ini.

Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, angka produksi pertanian padi di Kalteng telah meningkat. Edy berharap produksi padi Kalteng berkontribusi dalam swasembada pangan pemerintah.

"Tingkat produksi pertanian padi cukup meningkat, dari 2023 panen di rata-rata 330 ribu ton, 2024 mencapai 366 ribu ton, dan target di 2025 mencapai 400 ribu ton. Kami di Kalimantan Tengah berkomitmen kami bisa menyumbangkan swasembada pangan nasional," kata Edy dalam Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan berdasar Inpres nomor 14 tahun 2025, Kalteng menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Edy menyebut Pemprov Kalteng menyambut dan telah menindaklanjuti rencana tersebut.

"Kami di 2025 ini ditargetkan dari 71 ribu hektar, kemudian kami kontrak 66 ribu hektar untuk cetak sawah rakyat. Kemudian ada adendum karena lahan yang harus disinkronkan dengan masyarakat, sehingga target di 53 ribu. Saat ini sudah tergarap 25 persen. Dari angka 25 persen itu, kita harap memberi kontribusi positif," kata Edy.

Dalam acara yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto.

Tito menyebut Presiden Prabowo saat ini fokus meningkatkan ekonomi kerakyatan, dengan berbagai program unggulan seperti ketahanan dan swasembada pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

"Saya kira peran daerah sangat penting. Karena sekali lagi daerah bupati, gubernur, memiliki power, memiliki kekuasaan, bisa membuat regulasi, ada sumber daya yang sangat berpengaruh untuk daerah masing-masing," ujarnya.

"Jadi, kalau saja pembangunan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, produk domestik bruto, dan lain-lain nasional, itulah agregat atau penjumlahan dari hasil kerja daerah," kata Tito menambahkan.