KPK Gelar Seleksi Terbuka 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Khusus ASN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seleksi terbuka untuk 6 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa merincikan keenam posisi yang dibuka yakni Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.
"Jabatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi utama KPK di pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, serta pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (16/10).
Cahya mengatakan seleksi ini akan resmi dibuka pada Senin (20/10) besok dan akan berakhir pada Desember 2025.
Ia menjelaskan ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon pelamar yakni PNS aktif, punya rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
Kemudian pendidikan minimal S1 (khusus Kepala Biro Hukum wajib S1 Ilmu Hukum), pengalaman jabatan relevan minimal 5 tahun dan pangkat minimal Pembina Tingka I (IV/b).
"Adapun para pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia," ujarnya.
Lebih lanjut, Cahya mengatakan nantinya proses seleksi akan dilakukan oleh Pansel yang terdiri dari 9 orang pihak eksternal dan 6 orang dari internal KPK.
"KPK mengajak publik untuk ikut mengawal proses seleksi terbuka ini secara konstruktif, demi mewujudkan birokrasi yang kuat dan berintegritas," ujarnya.
Berikut daftar Pansel 6 Jabatan Pimpinan Tinggi KPK:
Eksternal
1. Irjen Sang Made Mahendra Jaya - Irjen Kementerian Dalam Negeri
2. Dhahana Putra - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
3. Pratama Dahlian Persada - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC
4. Sudharmawati Ningsih - Pejabat Mahkamah Agung
5. Heru Susetyo - Guru Besar Hukum Universitas Indonesia
6. Ranu Miharja - Eks Jaksa / Eks Deputi KPK, Konsultan
7. Gandjar L. Bonaparta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
8. Taufik Rachman - Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
9. Judhi K. - Transparency International Indonesia
Internal
10. Wawan Wardiana - Deputi Pendidikan & Peran Serta Masyarakat
11. Asep Guntur Rahayu - Plt. Deputi Penindakan & Eksekusi
12. Eko Marjono - Deputi Informasi & Data
13. Haerudin - Kepala Sekretariat Dewas
14. Agung Yudha - Plt. Deputi Koordinasi & Supervisi
15. Aminuddin - Plt. Deputi Pencegahan & Monitoring