Poltracking: 37 Persen Responden Nilai Prabowo Perlu Reshuffle Lagi

Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 37,9 persen responden yang menilai Presiden Prabowo Subianto perlu kembali melakukan reshuffle kabinet.

Survei ini digelar pada periode 3-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error survei +/- 2,9 persen.

"37,9 persen mengatakan perlu reshuffle lagi dan yang mengatakan menilai tidak perlu 26,4 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers, Minggu (19/10).

Hanta membeberkan ada sejumlah bidang kementerian yang dinilai perlu masyarakat untuk dirombak. Yakni, bidang perekonomian; bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan; bidang pangan; bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah hingga bidang politik dan keamanan.

Masih berdasarkan survei, Hanta menyebut ada sejumlah alasan mengapa masyarakat menilai Prabowo perlu kembali reshuffle.

Beberapa alasan responden menilai reshuffle perlu dilakukan terkait kinerja menteri kurang memuaskan, penyalahgunaan jabatan 54,6 persen, tidak cocok/tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin 6,2 persen, menteri rangkap jabatan sebagai ketua umum partai 6 persen hingga jarang turun ke masyarakat 5,9 persen.

"Faktor kinerja menteri yang kurang memuaskan ini menjadi faktor yang paling determinan ketika ingin melakukan reshuffle kabinet, kenapa diperlukan pergantian, karena faktor kinerja, bukan faktor kasus hukum dan sebagainya," tutur Hanta.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka genap memimpin pemerintahan satu tahun sejak dilantik 20 Oktober 2024. Sejauh ini tercatat sudah ada tiga kali perombakan kabinet yang dilakukan oleh Prabowo.

Reshuffle paling anyar adalah pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.