Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Kementerian Haji: Permintaan Arab Saudi

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya meningkatkan status Badan Penyelenggara Haji dan Umrah menjadi Kementerian.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Senin (20/10) hari ini, Prabowo menyebut perubahan nomenklatur itu untuk menyesuaikan permintaan dari Arab Saudi.

"Karena dia bilang 'Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami minta urusannya sama pejabat.' Oke ini Kepala Badan, tetapi enggak dia [pemerintah Arab] maunya menteri, ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan," ujarnya.

Lihat Juga : KPK Bantah Ada Intervensi sehingga Belum Jerat Tersangka Korupsi Haji

Prabowo menyebut dengan dibentuknya lembaga yang setara maka komunikasi dan koordinasi antara kedua negara terkait penyelenggaraan ibadah haji akan lebih efektif.

Ia mengatakan dengan pembentukan kementerian, biaya haji juga telah berhasil diturunkan. Kendati demikian, Prabowo meminta agar Kementerian Haji tidak berpuas diri dan terus melakukan efisiensi.

"Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya Haji dan saya minta terus Menteri Haji - dia tidak hadir karena sekarang berada di Arab Saudi berurusan sama mereka - saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih," jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga memerintahkan agar masa tunggu para calon jemaah juga dapat dipangkas secara signifikan.

"Waktu tunggu Haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, [masa] tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih," pungkasnya.

Lihat Juga : Menteri Ungkap Kuota Haji 2026: 221 Ribu Jemaah, Dibagi per Provinsi