Catatan untuk Setahun Gibran Jadi Wakil Presiden Prabowo

Namun, dari sejumlah program strategis itu, publik belakangan lebih mengingat janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja dan 'lapor mas wapres'.

Janji 19 lapangan kerja kali pertama disampaikan Gibran dalam debat kedua cawapres 22 Desember 2023. Kala itu dia menyebut ada tiga langkah untuk memperluas lapangan kerja, yakni hilirisasi di semua sektor, pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris, dan menambah ekonomi kreatif dan UMKM.

"Jika langkah tadi bisa kita penuhi, insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan," kata dia.

Sementara, program 'Lapor Mas Wapres' diumumkan Gibran pertama kali melalui akun media sosialnya pada 11 November 2204, tak lama usai dia dilantik. Laporan bisa disampaikan lewat nomor WhatsApp yang dilampirkan, maupun datang langsung ke kantor wapres di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sempat direspons antusiasme publik, namun program itu kini tak diketahui rimbanya.

"Per hari ini implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan," kata Adi Prayitno.

Lihat Juga : Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran 78,1%

Fokus urusan domestik

Kerja-kerja wapres disebut terbentur dilema. Pendiri lemabaga Trias Politica, Agung Baskoro mengistilahkan bahwa posisi wapres serba salah. Di satu sisi, sikap pro aktif dia akan dianggap mendahului presiden. Namun, di sisi lain, sikap pasif bagi seorang wapres akan dinggap tak kerja.

Sehingga, kata Agung, cara paling efektif yang bisa dilakukan wapres adalah adaptif, responsif, dan tetap sensitif.

"Yang paling simpel bagaimana wapres bisa mengawal program-program pemerintah. Misalkan ada masalah ya wapras langsung aja turun ke lokasi," kata Agung, Minggu (19/10).

Dalam Pasal 8 Ayat 1 UUD 1945, wapres memiliki tanggung jawab sebagai sosok yang akan menggantikan presiden jika tak lagi bisa menjalankan tugasnya. Pasal itu berbunyi, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya".

Sementara, dalam UU Kementerian Negara, beberapa tugas wapres antara lain memberikan saran dan pertimbangan, menjalankan tugas yang diberikan presiden, hingga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam praktiknya, beberapa tugas dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan memimpin rapat koordinasi antar lembaga pemerintah, mengawal program prioritas nasional, hingga mewakili presiden dalam tugas kenegaraan.

Lihat Juga : Prabowo Telepon Hashim Malam-malam, Cerita Mau Disogok Rp16,5T

Badan khusus percepatan Papua

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an secara khusus menyoroti tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gibran sebagai Kspala Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3).

Kepala BK3 merupakan tugas khusus yang diberikan presiden kepada wapres, sejak Jokowi menugaskan Ma'ruf Amin. Namun, hingga saat ini Keputusan Presiden (Keppres) tugas tersebut belum terbit. Gibran sendiri mengaku siap menjalankan tugas tersebut.

Menurut Ali, tugas khusus Gibran untuk Papua penting untuk melanjutkan peninggalan ayahnya sebagai presiden yang getol dalam menjalankan pembangunan di Bumi Cenderawasih itu.

"Setidaknya langkah itu melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi, ayahannya dulu, relatif getol memperjuangkan pembangunan di Indonesia Timur," kata dia.

Namun, belakangan, Prabowo justru membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite itu disebut akan membantu tugas wapres dalam mengawal percepat pembangunan Papua.

Sementara hingga kini, belum ada tanda-tanda Prabowo akan menerbitkan Keppres khusus yang menugaskan Gibran sebagai kepala BKP3.

Sementara, dalam keseharian, Gibran lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah untuk meninjau beberapa program strategis Presiden, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, hingga program sekolah khusus Prabowo.

Ali memandang kerja-kerja wapres banyak di urusan domestik atau dalam negeri. Sebaliknya, Prabowo banyak melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menjalankan tugas diplomasi antar negara. Sayangnya, kata Ali, tugas-tugas domestik yang dikakukan Gibran tak banyak menjadi sorotan.

Ali memuji pembagian tugas tersebut, presiden mengurusi hal-hal makro, sementara wapres fokus pada urusan mikro.

"Yang bisa dilakukan Wapres untuk membantu Presiden adalah memang fokus di urusan domestik, mungkin lebih detail dan hal-hal yang mikro, biar Presiden fokus persoalan-persoalan yang makro dan internasional. Ini pembagian tugas yang bagus saya kira," katanya.

Lihat Juga : ANALISIS Catatan untuk Komite Otsus, Urus Papua Bareng BKP3 Pimpinan Gibran