Ketua DPD Minta Kepala Daerah dan Menkeu Hentikan Polemik Soal TKD

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta kepala daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak memperdebatkan persoalan dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tersimpan di bank.

Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus meningkatkan belanja modal yang masih rendah hingga akhir Oktober. Di sisi lain, Menkeu memiliki hak untuk memantau dan mengawasi penggunaan setiap dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah.

"Sangat wajar jika Menteri Keuangan geram dengan fenomena parkir APBD di bank selama ini. Karena memang realisasi belanja di sebagian besar Pemda justru melambat di tengah melambatnya ekonomi di daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah mencapai 56,07 persen atau Rp770,13 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp817,79 triliun.

Sultan menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menata keuangannya. Setiap kepala daerah memiliki pendekatan dan pertimbangan berbeda dalam mengelola belanja daerah.

"Kami memaklumi lambatnya realisasi belanja daerah sedikit banyak diakibatkan oleh proses adaptasi visi kepemimpinan dan perencanaan kepala daerah pasca Pilkada serentak. Kami sangat meyakini tidak semua Pemda sengaja menempatkan APBD dalam bentuk deposito dengan harapan keuntungan," terang dia.

Meski demikian, dirinya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun ini.

Hingga triwulan ketiga 2025, pendapatan APBD tercatat mencapai 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp918,98 triliun.

"Kita berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menyusun perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga kualitas belanja daerah dan pusat dapat meningkat secara efektif dan efisien," pungkas Sultan.