Wamendagri Ajak Sekda & Kepala Bappeda Percepat Program Kopdeskel

Para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan mendukung percepatan salah satu program prioritas nasional, yakni Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (29/10).

Bima menyatakan, target dari Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.

"Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya di bulan Maret," kata Bima.

Adapun skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Arya menegaskan, harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunan Kopdeskel.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan, serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai-gerai Kopdeskel.

Bima pun meminta para Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Menurutnya, koordinasi ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

"Jadi, ketika [peserta Rakor] kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan," katanya.

Bima mengingatkan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana. Sehingga, dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama selama acara berlangsung. Ia menyebut banyaknya masukan terkait program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya, jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.

"Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah," pungkas Bima.