Istana Terima Perwakilan Guru Madrasah, Kaji Tuntutan Diangkat PPPK

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, pada Kamis (30/10).

Juri menjelaskan sedianya mereka hendak menyampaikan tuntutan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, kata dia, hal tersebut belum bisa dilakukan lantaran Presiden telah memulai lawatan ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.

"Hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kendati demikian, Juri memastikan aspirasi para guru akan diteruskan kepada Prabowo. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak.

"Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama," ucapnya.

Lihat Juga : Demo Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan dan Diangkat PPPK

Juri menambahkan saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapat perlakuan setara dengan guru di sekolah umum. Juri memastikan tuntutan itu akan dikaji dengan melibatkan pejabat dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein berharap pemerintah tidak lagi memberikan perlakuan yang berbeda antara guru-guru sekolah dengan guru-guru di madrasah.

"Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat lewat PPPK," ujarnya.

Ia kemudian membandingkan sikap pemerintah yang membuka jalur afirmasi PPPK bagi guru sekolah namun tidak bagi guru madrasah.

"Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami, pungkasnya.