Ketua DPP PDIP Jatim Respons Penangkapan Bupati Ponorogo oleh KPK

Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah, merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Said Abdullah menyampaikan, pihaknya menghormati kewenangan dan proses hukum yang dijalankan KPK. Ia juga mendorong asas praduga tak bersalah sampai dugaan terhadap Sugiri benar-benar terbukti.

"DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," kata Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah, Sabtu (8/11).

PDI Perjuangan Jatim ditegaskan menjunjung tinggi independensi KPK, sesuai amanat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri. Said menyatakan, PDIP juga akan terus menjunjung sikap integritas. Sehingga, PDIP tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut.

"Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata Said.

Mewakili organisasi, Said memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri Sancoko oleh KPK. Ia mengakui, Sugiri mencerderai kepercayaan rakyat, dab belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Ponorogo.

Menurut Said, peristiwa ini akan dijadikan cermin evaluasi dalam upaya pembenahan internal PDIP.

"Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Said

Sebelumnya, KPK menangkap total 13 orang terkait OTT terhadap Sugiri di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (7/11) malam. OTT ini disebut berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum menyampaikan detail mengenai kronologi operasi senyap tersebut, termasuk soal barang bukti dan pihak-pihak yang ditangkap.