Pramono Pastikan Tambahan Penghasilan ASN Tak Diotak-atik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN DKI Jakarta tidak akan dipotong meski dana bagi hasil (DBH) DKI dipotong sekitar Rp15 triliun pada 2026.

"TPP untuk ASN, karena ASN ini kalau nanti dipotong, pasti semua wajahnya murung, membuat Pak Gubernur enggak semangat," kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Lihat Juga : Pramono Buka Suara soal Penggeledahan Kantor Suku Dinas di Jaktim

Ia juga memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga tidak akan terpotong pada tahun depan.

Pramono mengatakan KJP, KJMU, dan TPP ASN adalah tiga hal yang tidak boleh diotak-atik.

"Kartu Jakarta Pintar. Jumlahnya adalah 707.920 siswa. Enggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU--Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul-- kurang lebih angkanya Rp380 miliar," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun karena rencana pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat.

Dari kebijakan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPRD Ungkap Ada Pengurangan Anggaran Subsidi Transportasi Jakarta 2026