PDIP Tolak Usul Demokrat Ubah BPIP Jadi Kementerian

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menolak usul agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berubah menjadi kementerian.

Menurut Andreas, ide dasar UU BPIP adalah menjalankan pembinaan ideologi Pancasila melalui sebuah badan. Sehingga, usulan menjadi kementerian dinilai telah melenceng.

Lihat Juga : DPR Usul RUU BPIP Atur Calon WNI Naturalisasi Ikut Pembinaan Pancasila

"Tidak sejalan dengan ide dasar UU ini dibuat. Karena ide dasar pembentukan UU adalah Pembinaan Pancasila oleh sebuah Badan yang namanya BPIP," kata Andreas saat dihubungi, Rabu (12/11).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu meminta agar status BPIP tetap menjadi badan. Sebab, jika diubah menjadi kementerian, konsekuensinya akan diatur lewat UU Kementerian Negara.

"Sementara kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara, ya [tetap menjadi badan]," kata Andreas.

Anggot Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman sebelumnya mengusulkan perubahan status BPIP menjadi lembaga kementerian.

Lihat Juga : Kepala BGN Ungkap Data Kasus Keracunan MBG dalam Rapat dengan DPR

Usulan itu disampaikan Benny dalam rapat lanjutan membahas RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (12/11).

Benny mengaku belum melihat urgensi penyusunan atau keberadaan UU BPIP. Menurut dia, urgensi itu mestinya tertuang pada bagian pertimbangan, namun hal itu tak ditemukan.

Benny yang juga anggota Komisi III bidang hukum dan keamanan itu menilai tak memahami tantangan yang dihadapi Pancasila saat ini. Sehingga, usulan agar BPIP menjadi lembaga kementerian perlu dipertimbangkan.

"Kalau memang kita anggap penting Pak Pancasila ini, kenapa kita enggak usul aja bukan badan, kementerian," kata Benny dalam rapat.

"Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila, itu lebih mantap lagi, jangan badan, kementerian saya usulkan Pak ketua, bukan badan pembinaan Pancasila, kementerian khusus urusan Pancasila supaya koordinasinya jelas," imbuhnya.