Mentrans Ubah Fokus Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Berbasis Potensi

Pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi akan berganti fokus dari pemindahan penduduk menjadi pemusatan, untuk kemudian dilanjutkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah.

Hal ini disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam kunjungannya ke Kawasan Transmigrasi Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat (14/11).

"Saya akan urai paradigma (cara pandang) baru transmigrasi hari ini. Konsep transmigrasi itu adalah peningkatan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, melalui pemusatan penduduk. Jadi, saya enggak pakai istilah perpindahan penduduk, saya pakai istilah pemusatan penduduk," tutur Menteri Iftitah.

Saat itu, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) dari Universitas Padjajaran (Unpad) yang bertugas di Kawasan Transmigrasi Komodo Sano Nggoang turut memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai potensi kawasan Sano Nggoang dan UPT Longge, termasuk peluang pengembangan pertanian dan kebutuhan pelatihan masyarakat agar dapat mengakses kesempatan kerja di sektor pariwisata.

Pandya selaku anggota TEP Unpad menilai, UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) Longge memiliki potensi tinggi untuk pengembangan perkebunan kemiri dan kakao, yang diprediksi dapat menyuplai kawasan lain.

"Kalau melihat potensinya yang sangat kelihatan sekali adalah untuk sebagai kawasan penunjang pariwisata dengan adanya jalan pariwisata di Labuan Bajo sampai Golo Mori ini. Jadi kalau mau ngomongin pengembangan ekonomi kita bisa untuk membuat pelatihan lalu persiapan untuk menjadi ke arah sana," tutur Pandya.

Iftitah menyampaikan, program TEP Kementerian Transmigrasi akan diperkuat untuk mendampingi masyarakat dalam pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan usaha lokal.

"Saya akan tempatkan para patriot di sana selama 2 tahun. Ngapain mereka? Mereka nanti S2 tapi sambil membimbing masyarakat, membantu masyarakat setiap hari. Sambil satuan permukiman transmigrasi itu saya mau berikan yang terbaik, dan tidak harus dikasih lahan usaha. Cukup lahan pekarangan, rumah, pekerjaan," ujarnya.

Di akhir diskusi, Iftitah menegaskan bahwa kesejahteraan di kawasan transmigrasi harus dirasakan oleh semua warga, bukan hanya transmigran saja.

"Yang namanya insentif dan kesejahteraan bukan hanya milik transmigran. Tapi milik masyarakat transmigrasi. Sekali lagi, mudah untuk saya ucapkan, tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau niat kita baik, niat kita bersih, pasti ada jalan. Buktinya satu tahun pemerintahan Bapak Presiden berjalan, sudah 7 ribu sertifikat yang diselesaikan. Paling tidak ada progress," pungkas Iftitah.

Pada pertemuan tersebut, warga transmigran pun mengadukan sejumlah masalah kepada Iftitah, yang berjanji akan segera mencarikan solusi, termasuk soal Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sebagai respons, Iftitah menyatakan akan berdiskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).