Wakapolri Akui Kalah Cepat dari Damkar Respons Laporan Masyarakat

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar).

"Di bidang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah sepuluh menit, kami masih di atas sepuluh menit, ini juga harus kami perbaiki," ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11).

Lihat Juga : Polri Ungkap Modus Penyebaran Propaganda Terorisme ke Anak dan Pelajar

Dedi mengatakan masyarakat saat ini kerap melaporkan aduan ke Damkar karena respons mereka yang lebih cepat.

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat," katanya.

Oleh karena itu, kata Dedi, pihaknya saat ini akan meningkatkan layanan call center Polri 110. Ia berharap masyarakat mengakses layanan tersebut.

"Dengan perubahan optimalisasi 110 harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit," ujarnya.

Lihat Juga : DPR Resmi Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Dalam upayanya melakukan perbaikan, Dedi mengatakan bahwa Polri sudah melakukan evaluasi dengan membuat buku panduan bagi anggota Polri.

"Kita sudah membuat buku do and don't yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan internal, ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi memastikan Korps Bhayangkara terus berbenah untuk mendorong akselerasi reformasi Polri. Menurutnya, Polri akan selalu memperbaiki diri.

Dedi mengatakan Polri telah membentuk tim percepatan reformasi untuk menanggapi setiap tuntutan masyarakat terhadap lembaganya.

"Tentang tuntutan sudah kami rekam. Kemudian tuntutan dari penggiat HAM juga sudah kami rekam. Ada juga dari Sara Institut yang menyusun riset terkait permasalahan-permasalahan di tubuh Polri juga sudah kami rekam semuanya dan kami sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arah Bapak Kapolri untuk melakukan atau membentuk tim akselerasi transformasi Polri," kata Dedi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Harus Mundur

Dedi menyebut bahwa sejak awal 2025, Polri telah mendeteksi dan mengonstruksi kinerja kepolisian untuk meningkatkan kualitas.

"Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi," ujarnya.

Untuk mencapai keberhasilan reformasi, kata Dedi, Polri menggandeng banyak pihak, salah satunya tim Litbang Kompas untuk memetakan tugas pokok utama yang dapat dilakukan peningkatan.

Tiga tugas pokok utama Polri yang mendapatkan poin terbaik ialah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Dua lainnya yang mengikuti, yakni penegakan hukum dan pelayanan umum.

"Harkamtibmas mendapat poin yang cukup bagus. Artinya respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok," ujarnya.