Kasus Bilqis Singkap Jejaring Bisnis Adopsi Ilegal dan Penculikan Bayi

Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap kasus penculikan Bilqis Ramadhani (4,5) yang berhasil ditemukan di Jambi dengan modus adopsi ilegal merupakan jaringan jual beli anak yang terstruktur.

"Peran tersangka NH, warga Sukoharjo, terungkap telah aktif menjadi perantara adopsi ilegal sejak Mei 2025 melalui media sosial Facebook dan Instagram," kata Djuhandhani kepada wartawan, Makassar, Rabu (19/11).

Dia menerangkan dari hasil penelusuran dan pemeriksaan petugas, pada Agustus 2025 saja, NH sudah dua kali menjadi perantara adopsi bayi dari ibu kandung di Jakarta kepada tersangka MA, dengan imbalan masing-masing Rp1 juta dan Rp1,3 juta.

"Sementara itu, MA, warga Jambi, berperan sebagai pembeli sekaligus penjual kembali bayi-bayi tersebut kepada salah satu kelompok di wilayah Jambi melalui seorang perempuan berinisial LL," ungkapnya.

Dari hasil penyidikan, kata jenderal bintang dua itu, MA tercatat melakukan sedikitnya tujuh transaksi jual-beli bayi antara Agustus hingga September 2025.

"MA membeli bayi dari ibu kandung dengan harga Rp16 juta hingga Rp22 juta, lalu menjualnya kembali dengan nilai Rp26 juta hingga Rp28 juta," sebutnya.

Djuhandhani Pengembangan kasus juga menemukan, kata Djuhandhani bahwa MA dibantu seorang sopir untuk mengantar para korban kepada LL di Jambi.

"Sejauh ini, total terdapat sembilan anak yang menjadi korban dalam jaringan tersebut," katanya.

Penyidikan yang melibatkan tim gabungan dari Polda Sulsel, Bareskrim Polri, serta Direktorat PPA-PPO, kini terus berkembang dan mengarah pada penambahan tersangka baru.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa penyidikan masih terus berjalan dan mengarah pada penambahan satu tersangka baru.

Tim penyidik juga sedang mendalami peran pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan jaringan di Sukoharjo (Jawa Tengah), Yogyakarta, dan Jakarta.

"Insyaallah dalam waktu dekat akan ada penambahan tersangka. Penangkapan berikutnya akan kami sampaikan setelah prosesnya rampung. Kami juga masih menyesuaikan dengan TKP dan yurisdiksi yang ada di Sulawesi Selatan," katanya.