Citra Satelit Rekam Deforestasi Brutal di Sumut, Walhi Bantah Bobby

Rekam citra satelit 2016 hingga 2025 menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir, 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak.

Hal itulah yang diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem.

"Perusakan hutan di sana itu disebabkan ya, dipicu ya, oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal pernyataan dari Gubernur Sumatra Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem ini, pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba dalam konferensi pers, Senin (1/12).

Pernyataan serupa juga disampaikan Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Regional Barat yang menyatakan bencana longsor dan banjir tak lepas dari dampak krisis iklim yang berkaitan dengan aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin-izin konsesi pada perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah Sumatra.

"Hal demikian menunjukkan gagalnya Pemerintah dalam tata kelola kawasan hutan yang semrawut dengan memberikan atau setidaknya mempermudah izin-izin usaha perkebunan, pertambangan dan juga maraknya alih fungsi lahan demi proyek PLTA yang tersebar di berbagai titik di wilayah Sumatra," kata LBH.

LBH mencatat dalam rentang waktu 2020-2024, di Sumatra Barat saja sudah terdapat ratusan ribu hektare hutan yang dirusak.

Hal ini bersifat sistemik dan berkelanjutan, tampak dari citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan konservasi dan hutan lindung seperti di wilayah perbukitan di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tambang-tambang ilegal dan pembalakan liar kian memperparah situasi ini, seperti yang terjadi di wilayah Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.

Deforestasi ini menyebabkan tidak ada lagi pohon yang berfungsi menyerap air, sehingga limpasan air yang besar berujung pada banjir dan genangan air seperti di Kota Padang.

"Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus bertanggung jawab guna memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa ini dengan segera melakukan evaluasi total dan moratorium atau penangguhan izin baru terhadap industri ekstraktif," tulis LBH.

Bancana banjir bandang dan longsor menimpa sejumlah daerah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Mengutip situs BNPB pada Selasa (2/12) pagi, korban jiwa mencapai 604 orang. Paling banyak di Sumut dengan 283 jiwa meninggal dunia, Sumbar 165 jiwa, dan Aceh dengan 156 jiwa.