Rapat DPR-Menhut, Titiek Soeharto Minta Setop Semua Penebangan Pohon

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menghentikan segala proses pemotongan pohon di kawasan hutan baik legal maupun ilegal.

"Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat," ujar Titiek kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

Lihat Juga : Aliran Sungai Meluap Banjiri Lokasi Wisata di Cililin Bandung

Titiek menerangkan hal tersebut setelah Komisi IV DPR menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajarannya terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatra--Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Selain itu, Titiek juga meminta Kemenhut untuk menghukum siapapun yang melakukan penebangan pohon sehingga menyebabkan tercecernya gelondongan kayu di lokasi bencana banjir Sumatra.

"Kita minta supaya Kementerian untuk menghentikan ini. Kemudian, mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut ya, pantai itu. Jadi kami minta supaya itu ditindak," kata politikus Gerindra tersebut.

Terkait dengan proses perizinan, Titiek untuk mengkaji lagi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dari setiap program pembukaan lahan.

"Dan, terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih aja," pinta perempuan yang dikenal juga sebagai putri almarhum Presiden kedua RI Soeharto itu.

Lihat Juga : Banjir Kepung Wilayah Subang: Rumah Rusak, Warga Mengungsi ke GOR

Titiek menegaskan kepada Kementerian Kehutanan untuk tidak takut untuk melakukan proses penindakan terkait dengan kerusakan hutan penebangan pohon ini.

"Kami mendukung Kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi" tegasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Telusuri soal Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

Banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra secara bersamaan pada akhir November lalu diduga dipicu karena deforestasi, sehingga terjadi bencana buruk saat curah hujan tinggi.

Salah satu indikatornya adalah rekam citra satelit, hingga penampakan ribuan kayu gelondong yang terbawa aliran banjir bandang.

Salah satunya tampak dalam ebuah video yang diunggah akun Instagram @antaranewscom, memperlihatkan tumpukan kayu itu memenuhi area muara dan bibir Pantai Parkit pada Jumat (28/11) usai banjir merendam beberapa wilayah di Sumbar.

Kemudian muncul kecurigaan publik terkait keberadaan ribuan kayu yang telah dipotong tersebut menjadi salah satu penyebab banjir tersebut.

"Pada Jumat (28/11), area muara dan bibir Pantai Parkit tertutup ribuan potongan kayu serta sampah hanyut lainnya. Kondisi ini mengganggu akses nelayan dan mengubah tampilan pantai secara signifikan," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Lihat Juga : Peneliti UGM Beber Dosa Ekologis Deforestasi Picu Banjir Besar Sumatra