Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan tak akan mempersulit apabila ada bantuan internasional atau luar negeri yang ingin masuk provinsi itu guna membantu korban banjir dan longsor.
Bahkan, dia menyatakan sudah ada relawan dan bantuan logistik yang datang dari negeri jiran, Malaysia. Kemudian akan datang pula dari China untuk membantu proses pencarian korban.
"Saya rasa tidak ada larangan. Sah-sah saja, tidak ada masalah," kata Mualem usai rapat percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12),
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka [bantuan internasional] tolong kita, kok kita persulit?" imbuhnya.
Sejauh ini bantuan luar negeri yang sudah mendarat ke Aceh yaitu dari Malaysia berupa obat-obatan dan dokter. Kemudian dari China yaitu relawan sebanyak lima orang untuk bantu cari mayat dalam lumpur.
Mualem mengatakan pada Rabu (10/12) akan ada gelombang kedua bantuan dari Malaysia yaitu obat-obatan sebanyak 3 ton.
"Mereka (bantuan Malaysia) hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi dan dokter," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan APBN cukup untuk mengatasi bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
Ia menyampaikan APBN yang dimiliki pemerintah cukup, Pras menyebut pemerintah memiliki komponen dana siap pakai untuk kesiapsiagaan bencana.
Pras mengatakan hingga kini pemerintah belum menerima bantuan internasional masuk. Ia mengklaim Pemerintah RI masih sanggup mengatasi persoalan bencana yang menimpa Sumatra.
Sementara itu dalam rapat terbatas (ratas) penanganan bencana Sumatra yang digelar di Lanud Iskandar Muda, Aceh akhir pekan lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan tujuh arahan penting.
Mengutip dari Antara, berdasarkan catatan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti perlunya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh unsur pemerintah untuk memastikan keselamatan serta percepatan pemulihan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.
"Pertama, pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh unsur pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak," katanya melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (8/12).
Dia juga menegaskan operasi terpadu antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Hal paling utama, katanya, membuka kembali konektivitas wilayah yang terputus dan mempercepat distribusi bantuan.
Terkait banyaknya rumah warga yang rusak akibat banjir bandang, Prabowo menyebut dukungan pembangunan kembali akan menjadi prioritas dalam fase pemulihan pascabencana.
Meski sejumlah tantangan lapangan masih ditemui akibat kondisi alam yang harus tetap diwaspadai, pemerintah berkomitmen menjalankan penanganan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo juga meminta agar manajemen penyaluran bantuan dilakukan lebih teliti, terutama memastikan ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi obat-obatan sebagai kebutuhan prioritas.
Selain itu, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya pemenuhan pakaian bagi warga terdampak, baik melalui program pemerintah maupun partisipasi publik dalam bentuk donasi pakaian layak pakai.
Di akhir arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam seluruh proses penanganan bencana.
Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aparat gabungan, relawan, hingga masyarakat yang dinilai menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
"Terima kasih, saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih," ucap Prabowo.