DPR Usul Anggaran MBG Belum Terserap Dialokasikan ke Banjir Sumatra

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengusulkan agar pemerintah mulai mencari sumber baru alokasi pendanaan untuk mengatasi dampak banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

Menurut Lasarus, pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan dana darurat Bank Indonesia (BI). Bila perlu, anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang belum terserap juga bisa dialokasikan.

"Maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana," kata Lasarus di kompleks parlemen, Selasa (9/12).

Lasarus mengaku mendengar pemerintah akan mengalokasikan anggaran masing-masing Rp4 miliar untuk 52 pemerintah kabupaten yang terdampak. Namun, jumlah itu dinilai tak cukup.

Dia mengaku menerima kabar dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), yang menyebut Sumatra Barat membutuhkan Rp13 triliun untuk mengatasi dampak banjir. Jumlah itu hanya untuk Sumbar, belum termasuk Aceh dan Sumatra Utara yang lebih parah.

"Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Padang itu aja butuh Rp13 triliun. Rp13 triliun hanya untuk Sumatra Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatra Barat. Kemudian juga Sumatra Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar," katanya.

Menurut Lasarus, pemerintah mestinya tak memiliki hambatan untuk mengalokasikan anggaran bencana. Pihaknya mengaku telah memberikan diskresi penggunaan anggaran demi penanganan bencana.

"Maka kami kemarin udah kita nggak usah rapat dulu deh, yuk atur di situ semua kebutuhan keuangan yang masih ada. Nggak perlu persetujuan kami dulu, enggak perlu minta kita dulu," kata Lasarus.

"Yang penting nanti kaedah-kaedah penggunaan keuangan negaranya itu dipenuhi. Soal transparansi, akuntabilitas keuangan negara cukup dipenuhi. Kami cukup laporan aja karena sifatnya darurat," imbuhnya.