PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Bentuk Pengebirian Hak Politik Rakyat

Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan, partainya menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang saat ini bergulir.

Ia mengatakan, pilkada langsung yang telah berjalan selama ini adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

Lihat Juga : Komisi II DPR: Pilkada Melalui DPRD Punya Landasan Konstitusional

Pilkada melalui DPRD, kata dia, adalah bentuk pengebirian hak politik rakyat.

"PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan PDI Perjuangan tetap konsisten ingin Pilkada langsung. Kenapa? Karena Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat. Sedangkan Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat," kata Guntur dalam video yang diterima, Sabtu (3/1).

Lagi pula, menurut Guntur, gelaran Pilkada terdekat masih jauh, kemungkinan besar berlangsung pada tahun 2031. Alih-alih mengurusi hal tersebut, Guntur meminta partai-partai fokus dalam membantu penanggulangan bencana di Sumatra.

"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini, kok, tidak fokus saja ke penanggulangan bencana? Kok, malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat dengan mengebiri hak politik mereka melalui Pilkada DPRD?" katanya.

Lihat Juga : Gelagat Partai Politik Mau Atur Pilkada Lewat DPRD

Wacana Pilkada lewat DPRD menyeruak kembali setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan itu dalam pidato di HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Sebelum suara dari Bahlil, wacana Pilkada lewat DPRD juga disuarakan oleh PKB dan Gerindra. Sejauh ini, partai-partai DPR yang mendukung wacana Pilkada lewat DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem.

Sikap Partai Demokrat menolak. Sementara PKS masih mengkaji wacana tersebut.