Tito Minta Tambah 15 Ribu Pasukan TNI-Polri Pulihkan Banjir Sumatra
Menteri Dalam Negeri sekaligus Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian meminta tambahan pasukan hingga menggenjot perekonomian demi memulihkan situasi pasca-bencana di Sumatra.
Pernyataan itu Tito sampaikan saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR dengan pemerintah pada hari ini, Sabtu (9/1). Ia mengatakan perlu tambahan ribuan personel untuk mewujudkan percepatan pemulihan sebelum Ramadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi, sebelum Ramadan, sebelum Ramadan, kalau Ramadan, capek nanti kerja fisik ini karena kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini," kata Tito dalam rapat itu yang disiarkan kanal YouTube Parlemen TV.
Dia lalu berkata, "Saya minta ke Pak Kapolri, saya sampaikan mau dukungan Satgas, DPR, paling enggak 5.000 [personel] lagi. Nanti daerahnya dimana, kita lihat nanti petanya."
Tito juga sudah meminta ke Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak untuk menambah pasukan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra.
"Saya sampaikan juga pada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10 ribu? Karena kalau cuma seribu saja tenggelam," ungkap dia.
Tito juga meminta pemulihan ekonomi dari dua sisi yakni dari pembeli dan penjual. Masyarakat, kata dia, harus menerima bantuan untuk memperkuat daya beli.
Jika warga diberikan bantuan dalam bentuk tunai, menurut Tito, perputaran ekonomi akan terjadi.
"Nah, kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli. Dan ini akan terjadi putaran uang," kata Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito juga mengatakan pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana bisa mengubah anggaran APBD. Dia telah mengeluarkan surat edaran yang bisa menopang proses tersebut.
"Saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah ini, selaku Mendagri, pembina pengawas pemerintahan, sudah membuat edaran untuk mereka boleh melakukan perubahan APBD.
Perubahan awal anggaran itu, lanjut dia, bahkan cukup bupati, wali kota, dan hanya memberitahu kepada DPR, DPRD. Menurut dia, tindakan ini ditempuh agar perkantoran pemerintah bisa diisi kembali dengan alat-alat dan tak selalu mengandalkan bantuan pemerintah pusat.
Tiga wilayah di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dilanda bencana ekologis banjir serta longsor pada akhir November tahun lalu. Saat ini, pemerintah terus bekerja untuk mempercepat pemulihan sepenuhnya di daerah tersebut.
(isa/rds)[Gambas:Video CNN]