LTKL Buka Sinergi Wujudkan Kabupaten Lestari yang Sejahterakan Warga

Sebanyak sembilan kabupaten yang tergabung dalam forum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menyatakan siap berkolaborasi dalam upaya mewujudkan kabupaten lestari, yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat melalui pendekatan multipihak.

Kolaborasi tersebut antara lain guna mewujudkan ekonomi restoratif, yakni ekonomi yang bertumbuh dan memulihkan, dengan keyakinan bahwa sumber daya alam sebagai fondasi kesejahteraan dalam jangka panjang.

Ketua Umum LTKL, Moh. Rizal Intjenae yang juga Bupati Sigi, Sulawesi Tengah menyatakan, ekonomi ekstraktif, eksploitatif, dan berorientasi jangka pendek tak lagi relevan dalam konteks pembangunan saat ini. Menurutnya, model lama itu justru meningkatkan kerentanan, memperparah krisis, dan menempatkan generasi kini dalam bahaya.

"Kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari menyadari hal itu dan memutuskan untuk bergerak dan bertransformasi. Kita beralih dari pendekatan yang terfragmentasi menuju visi bersama yang menempatkan keberlanjutan sebagai arus utama pembangunan. Transformasi ini bukan sekadar perubahan kebijakan, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja," tutur Rizal.

Dalam implementasinya, LTKL menerapkan model ekonomi restoratif melalui lima prinsip utama, yakni adanya ambang batas ekologis, melindungi dan memulihkan, penambahan nilai dari model ekonomi, inklusivitas dan adopsi budaya lokal, serta pendekatan berbasis data dan sains.

Di bawah payung LTKL, kabupaten-kabupaten seperti Sigi, Siak di Riau, serta Sintang di Kalimantan Barat membangun sistem ekonomi lokal berbasis alam, juga memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media.

Di Siak, ada inovasi produk ramah gambut dan inkubator bisnis kreatif SKELAS yang digerakkan warga muda setempat. Sejak 2023, SKELAS berhasil melakukan inkubasi terhadap 27 bisnis lokal dan lestari. Salah satunya adalah Pinaloka, yakni sentra produksi nanas yang bekerja sama dengan petani lokal untuk budidaya nanas di lahan gambut yang menggunakan metode pertanian.

Saat ini, Pinaloka sudah menghasilkan ragam produk turunan dan telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Selain itu, juga terdapat inovasi berbasis gambut yang melibatkan 160 warga di tiga desa, 34 riset, dan berdampak pada 76.744 hektare gambut. Produk albumin dari ikan toman hasil budidaya ramah gambut kini dijual di 141 apotek.

Di Sintang, dari daerah yang pernah mengalami banjir buruk beberapa tahun lalu, muncul usaha-usaha yang memulihkan hutan. Komunitas masyarakat setempat kini mengolah tengkawang, madu, dan komoditas hutan lainnya.

Sementara di Sigi, warga menanam kopi, kakao, vanila, dan komoditas hutan non-kayu dalam sistem agroforestri dengan tetap menjaga tutupan hutan. Rantai pasoknya digambarkan lengkap, mulai dari kebun, processing mills, hingga pasar nasional dengan skema pembiayaan yang inovatif.

Selain itu, LTKL juga bergerak di kabupaten anggota lain, seperti Aceh Tamiang, Musi Banyuasin, Sanggau, Kapuas Hulu, Gorontalo, dan Bone Bolango. LTKL terus mendorong sinyal perubahan ekonomi restoratif melalui pintu masuk yang disesuaikan dengan potensi di tiap kabupaten.

Blueprint dari Kabupaten untuk Indonesia

Tahun 2030 dicanangkan sebagai transformasi para anggota LTKL untuk menjadi kabupaten lestari yang mampu mengelola sumber daya alam dan tata kelola lahan secara berkelanjutan, dan kabupaten mandiri yang memiliki kemandirian fiskal dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Dalam hal ini, LTKL berperan membantu anggota menemukan model kabupaten lestari dan mandiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing kabupaten.

LTKL sendiri menargetkan dapat menghasilkan blueprint Kabupaten Lestari Indonesia pada 2030, sebagai panduan pembangunan lestari yang bisa diadaptasi oleh kabupaten lain di Nusantara. Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti mengatakan, blueprint akan dirancang untuk dipelajari, disesuaikan, dan ditumbuhkan sesuai karakter setiap daerah, dan bukan disalin begitu saja.

"Dengan kondisi hilangnya hutan dan ekosistem penting yang semakin masif dan terjadinya bencana yang besar hingga menimbulkan kerugian. Sudah saatnya, kita berpikir untuk apa solusi yang sesuai, kami di LTKL sedang membangun bukti nyata (district proof) bahwa saat pondasi alam kita jaga dan tanahnya kita suburkan kembali melalui inovasi, kolaborasi multi pihak, dan penguatan sumber daya manusia," kata Ristika.

LTKL membuktikan, perubahan besar tak selalu datang dari ibu kota atau institusi besar. Dengan visi menuju 2030, gerakan ini tidak hanya menjadi forum kabupaten, tapi juga sebuah imajinasi yang menjadi nyata, yakni bahwa pembangunan bisa manusiawi dengan alam sebagai sumber kesejahteraan, dan masa depan Indonesia yang dibangun dari tapak dengan cara lestari.

Beragam langkah LTKL pun telah mendapat pengakuan internasional. Salah satunya, pada Big Bets Fellowship yang diselenggarakan The Rockefeller Foundation yang menilai LTKL sebagai inisiatif yang berpotensi menjadi solusi terbukti yang bisa memberi dampak besar jika diperluas (proven solution).

"Ini adalah ekonomi yang memulihkan ekosistem, mengembalikan martabat komunitas, menghormati batas-batas alam, dan menjamin kesejahteraan manusia," tutup Ristika.