Lemhannas Sebut Sistem Pilkada Perlu Dievaluasi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu dievaluasi setelah hampir 15 tahun pelaksanaan pilkada secara langsung.

"Evaluasi terhadap sistem termasuk di dalamnya soal pemilihan kepala daerah, tentu saya kira setiap sistem harus kita evaluasi karena ini sudah hampir berlangsung 15 tahun kita melakukan pilkada secara langsung, rasanya memang perlu untuk dilakukan perbaikan dari aspek, prosedur, sistem maupun nanti hasilnya," kata Ace di Kantor Lemhannas, Jakarta, Selasa (13/1).

Ace mengatakan Lemhannas telah melakukan kajian soal sistem pilkada di Indonesia. Kajian itu telah diserahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, ia enggan mengungkap hasil kajian itu karena bersifat rahasia.

"Tapi prinsipnya setiap sistem itu saya kira perlu evaluasi, supaya apa? supaya kualitas kepemimpinan termasuk di antaranya kepala daerah, itu betul-betul bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik," ujarnya.

Pun jika sistem pilkada kembali dipilih oleh DPRD, Ace menilai hal tersebut tidak akan merusak nilai demokrasi yang ada.

"Evaluasi ini dilakukan upaya kualitas kepemimpinan termasuk di antaranya kepala daerah, itu betul betul bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik," ucap Ace.

Sebelumnya, wacana soal pilkada tidak langsung atau via DPRD mencuat. Kini total ada enam fraksi DPR yang tegas menyatakan dukungan usulan tersebut, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu PKS ingin agar pilkada via DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung. Sedangkan Fraksi PDIP tegas menyatakan menolak usulan pilkada lewat DPRD.