Fadli Zon: Hibah Keraton Solo Harus Dipertanggungjawabkan

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan hibah yang diterima Keraton Solo dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus dipertanggungjawabkan.

Ia menyebut pertanggungjawaban tersebut belum terdengar secara resmi hingga saat ini.

Fadli menilai Keraton Solo yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional sejak 2017 memerlukan penanggung jawab yang bertugas untuk memastikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

"Karena Keraton Solo ini juga mendapatkan hibah. Hibah dari pemerintah kota, hibah dari pemerintah provinsi, hibah juga dari pemerintah pusat. Nah hibah-hibah ini kan harus dipertanggungjawabkan," ujar Fadli di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

"Selama ini saya belum dengar pertanggungjawaban terhadap hibah tersebut," sambungnya.

Adapun Fadli mengatakan pihaknya akan merevitalisasi Keraton Solo yang sudah dimulai sejak tahun lalu, salah satunya perbaikan Panggung Songgo Buwono yang telah selesai dan diresmikan pada akhir Desember kemarin.

"Begitu juga dengan Museum Kasunanan Surakarta, baru tahap awal. Nah tetapi karena terjadinya perselisihan dari salah satu pihak mengunci museum tersebut dan mengunci banyak sisi di keraton sehingga kita juga tidak bisa melakukan intervensi," ujarnya.

Pemerintah, kata Fadli, telah mengundang semua pihak termasuk yang berselisih untuk berdialog namun satu pihak tidak hadir dengan alasan nama dalam undangan tidak sesuai.

"Kita undang semua pihak termasuk dari mereka yang berselisih, kita undang tapi salah satu pihak yang berselisih itu tidak pernah datang. Tidak pernah datang alasannya katanya karena undangan namanya salah. Jadi undangan namanya itu harus pakai apa gitu ya? Saya mengatakan di dalam Republik Indonesia undangan nama itu pakai KTP," tutur Fadli.

Lebih lanjut, ia menambahkan dengan penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan diharapkan dapat memfasilitasi dialog musyawarah keluarga besar.

"Tapi selebihnya kita yakin bahwa Panembahan Agung Tedjowulan ini orang yang arif bijaksana bisa mengayomi keluarga besar termasuk juga kita bisa berharap bekerjasama untuk revitalisasi keratonnya," katanya.

Fadli menilai kondisi fisik Keraton Kasunanan Surakarta masih banyak yang tidak terawat dan ruang-ruang kosong yang mangkrak, kebocoran dan rapuh sebagai cagar budaya.

Ia berharap pihak keluarga yang berselisih mampu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ia menyebut pemerintah sangat peduli terhadap revitalisasi ini.

"Makanya pemerintah sangat peduli untuk revitalisasi ini. Mudah-mudahan pihak-pihak keluarga ini bisa berbesar hati, bisa bermusyawarah untuk mencapai mufakat," kata Fadli.

Sebelumnya, konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas setelah kedua kubu yang saling mengklaim takhta kerajaan terlibat adu mulut di depan Menbud Fadli Zon pada Minggu (18/1).

Kericuhan terjadi ketika penyerahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta.

SK Nomor 8 Tahun 2026 itu diserahkan oleh Fadli Zon kepada Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan.

Namun, penyerahan SK sempat tertunda karena kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya menyampaikan protes dengan alasan tidak dilibatkan dalam penetapan Gusti Tedjowulan sebagai penerima mandat dari Kementerian Kebudayaan.

Acara serah terima SK yang semula dijadwalkan di Sasana Parasdya kemudian dihentikan. Fadli selanjutnya meninjau kawasan Keraton Surakarta yang membutuhkan renovasi, terlebih di Kompleks Keputren.

Setelah peninjauan, Fadli akhirnya menyerahkan SK tersebut secara resmi kepada Tedjowulan di Sasana Hadrawina.

"Untuk kepemimpinan Keraton saat ini pelaksananya Panembahan Agung Tedjowulan," ujarnya.

Dalam SK tersebut menetapkan Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

"Semacam penanggung jawab gitu ya, supaya Kalau kita menghibahkan dana gitu kan jelas kepada siapa," kata Fadli.

Fadli juga mempercayakan Tedjowulan untuk menjadi penengah antara dua kubu yang berselisih soal klaim pemimpin sah Keraton Surakarta.

"Terkait dengan musyawarah mufakat (soal pewaris takhta), nanti beliau (Tedjowulan) akan mengundang semua kerabat untuk duduk bersama," katanya.