Pemerintah dan DPR Kaji Usul PDIP soal E-Voting Pilkada

DPR dan pemerintah mengaku terbuka terhadap usul PDIP soal penerapan e-voting atau pemilihan secara elektronik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai semua usul perbaikan dalam sistem pemilu harus didukung. Oleh karenanya, kata dia, pemerintah harus mengakaji setiap usulan tersebut.

"Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya. Kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan kita itu jauh lebih baik lagi," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senin (19/1).

Namun, dia menilai, aspek paling mendasar dalam sistem pemilu yang baik harus didasarkan kultur setiap negara. Sebab, sistem pemilu pada satu negara, tak selamanya cocok diterapkan negara lain.

Meski begitu, Pras menyebut baik pemerintah maupun DPR tetap harus memikirkan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan.

"Tapi tujuannya itu, bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita," katanya.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menilai usul penerapan e-voting sebagai hal yang baik. Namun, menurut Dasco, usul itu tetap perlu dikaji dengan matang.

"Nah itu satu yang bagus, tapi alat pengamanan dari teknologi nya itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji," katanya.

PDIP mengusulkan sistem e-voting sebagai solusi atas biaya pilkada yang dinilai mahal, alih-alih mengubah sistem pemilihan lewat DPRD. PDIP tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memiilih calon kepala daerah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut gagasan ini sudah lama diinisiasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai Presiden kelima RI. Hasto menyebut gagasan Megawati itu bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.

"E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita," ucapnya.