Mendagri Respons OTT KPK di Pati dan Madiun, Singgung Pilkada & Sistem
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat menanggapi dua kepala daerah yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi, yang ditangkap dan jadi tersangka KPK pekan ini.
Mulanya Tito menegaskan kepala daerah yang tersangkut hukum--apalagi terkait tanggung jawabnya--harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya di mata hukum sendiri.
Tito kemudian menyebut dirinya dan jajaran Kemendagri tak bisa mengikuti selama 24 jam, dan berharap ke depan rakyat juga bisa memilih kepala daerah yang berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kan sudah sampaikan, dari kemarin-kemarin juga, kalau masalah OTT [operasi tangkap tangan KPK]. OTT ya, ikutin [proses hukumnya], Itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemendagri tidak bisa ngikutin 24 jam, dan mereka dipilih oleh rakyat. Ya rakyat kalau mau memilih pilih yang baguslah," katanya kepada wartawan usai menutup kegiatan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1) malam.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, dia menekankan untuk semua kepala darah yang ada di Indonesia, ketika sudah terpilih dan dilantik maka seharusnya bekerja untuk rakyat dengan segala kondisi yang ada.
"Teman-teman kepala daerah, kalau sudah mau menjadi kepala daerah, siap-siap bekerja untuk rakyat dengan segala kondisi yang ada. Kalau seandainya akan berbuat buruk dan itu ketahuan, ya risiko. Makanya jangan main [upaya melanggar hukum]," ujarnya.
Seorang kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi--dan ketahuan--maka itu menjadi risiko masing-masing. Menurutnya apabila berulang terus terjadi, maka harus diperhatikan sistemnya.
"Perlu kita perhatikan sistemnya, sehingga orang itu yang mungkin orang baik, menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik," ujarnya.
Dia mengatakan, sistem itu misalnya sistem penggajian, sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berbiaya tinggi sehingga yang bersangkutan diduga inign pula mengembalikan modal yang dikeluarkan demi memenangkan pilkada.
Lebih lanjut, Tito mengatakan aparat penegak hukum menangkap banyak pelaku tipikor--terutama kepala daerah--bukanlah sebuah ukuran keberhasilan. Keberhasilan itu, katanya, adalah apabila berhasil menghasilkan kepala daerah yang tak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
Dia menyebut prinsip 'keep them out of jail' sebagai pendekatan yang perlu diperkuat, bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga pencegahan.
"Bagaimana menjaga agar orang-orang itu tidak masuk ke dalam penjara karena tidak melanggar. Kalau berulang-berulang terjadi, maka mungkin kita perlu perhatikan sistemnya," kata eks Kapolri itu.
Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik dan berprestasi, namun hal tersebut tertutup oleh kasus-kasus korupsi yang membuat citra negatif di publik.
Dia menambahkan dalam kegiatan Rakernas XVII APKASI yang digelar sejak Minggu (18/1) lalu, harus memberikan ide supaya tidak terjadi lagi pelanggaran kepala daerah.
Menurutnya APKASI bisa pula memberikan sumbang saran kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan sistem membuat orang tidak korupsi sehingga tidak ada yang masuk penjara terkena OTT.
"Dalam raker ini, apa idenya supaya tidak terjadi lagi pelanggaran kepala daerah," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]