Wamendagri Respons Ketua Apkasi Bursah Soal Tak Ada Bupati Tak Korupsi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak sepakat dengan pernyataan Ketum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zanubi yang menyatakan tidak ada bupati yang tidak korupsi.

"Saya kira pernyataan itu tidak pas. Bener bahwa banyak sekali kepala daerah tersangkut korupsi," kata Bima melalui pesan singkat, Jumat (23/1).

Berdasarkan catatan Kemendagri memang terdapat 500 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Namun, ia menyatakan angka itu bukan berarti bisa menggeneralisir bahwa seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan korupsi.

"Saya kenal sosok sosok kepala daerah yang bersih dan berintegritas, hidup sederhana dan pekerja keras," ucap dia.

Bima sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan Bursah yang juga Bupati Lahat itu menanyakan maksud pernyataannya itu.

"Dan memang menurut beliau konteksnya tidak seperti itu. Beliau hanya menggambarkan bahwa semua kepala daerah dihadapkan pada situasi dan tantangan yang sama," ujar dia.

Omongan Bursah sebelumnya menuai sorotan usai menyebut tak ada kepala daerah yang tidak korupsi.

Menurut Bursah, gaji bupati sangat kecil, hanya Rp5,7 juta per bulan. Ia bahkan mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurutnya, tambahan anggaran itu agar para bupati tak korupsi. Bursah mengaku pernah mengeluh kepada Tito bahwa gaji bupati kecil hanya Rp5,7 juta per bulan. Oleh karena itu, kata Bursah, tidak ada bupati yang tidak korupsi.

"Jadi, di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial," ujarnya.

KPK juga ikut merespons pernyataan Bursah itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepala daerah mengalami krisis kepemimpinan, sehingga masih melakukan tindak pidana korupsi.

"KPK kembali mengingatkan bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia," kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (21/1) malam.

Terpisah, Indonesia Corruption Watch mengecam keras pernyataan Bursah karena menganggap seakan menormalisasi korupsi yang terjadi oleh kepala daerah.

Yassar mengatakan harusnya Bursah memberi keterangan tersebut ke aparat penegak hukum, bukan malah menormalisasi. Karena dapat kembali menurunkan semangat pemberantasan korupsi.

"Kami dari ICW mengecam keras pernyataan dari Bursah Zarnubi yang seakan menormalisasi atau menggampangkan praktik korupsi yang marak di tingkatan pemerintahan daerah atau khususnya dilakukan oleh kepala daerah," kata Peneliti ICW, Yassar Aulia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/9).