Menteri LH Duga Longsor Cisarua Imbas Alih Fungsi Lahan Sayuran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menduga alih fungsi lahan menjadi kebun sayuran subtropis sebagai penyebab longsor yang melanda Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Hanif menyoroti perkebunan sayuran yang makin marak dan meluas di area longsor, seperti kol, kubis, paprika, dan tanaman hortikultura lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanaman tersebut, kata dia, bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah subtropis seperti Chile, Peru, dan kawasan Pegunungan Andes di Amerika Selatan.
"Tanaman ini secara alami tumbuh di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut," ungkap Hanif kepada wartawan usai meninjau lokasi bencana, Minggu (25/1).
Ia menilai, dalam beberapa tahun terakhir, tren budidaya sayuran subtropis di kawasan perbukitan terus meningkat secara signifikan. Bahkan, menurutnya, pada 2025 skalanya belum sebesar saat ini.
Perluasan perkebunan sayuran yang makin masif di lereng dan perbukitan ini pun dinilai meningkatkan kerentanan bencana. Sebab, menurutnya, karakter tanaman hortikultura berbeda dengan pepohonan keras yang memiliki akar kuat untuk menahan struktur tanah.
Hanif menegaskan, faktor lingkungan dan alih fungsi lahan diduga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya longsor, bukan semata-mata akibat curah hujan.
Ia menyebut intensitas hujan di Cisarua relatif lebih ringan dibandingkan hujan ekstrem saat bencana di wilayah Sumatera maupun DAS Ciliwung.
"Artinya, kita harus berani mengambil langkah-langkah mendasar demi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Hanif pun memastikan pemerintah pusat akan menurunkan tim ahli khusus untuk mengusut secara mendalam penyebab longsor yang melanda Cisarua ini.
Penurunan tim tersebut bertujuan melakukan kajian ilmiah berbasis sains, sebagaimana penanganan bencana yang sebelumnya dilakukan di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh Tamiang.
"Masalah lingkungan tidak bisa ditangani dengan perkiraan. Semua harus berbasis sains," ujar Hanif.
"Kami akan membedah kondisi bentang alam ini secara sangat detail. Pendekatannya ilmiah dan komprehensif," tegasnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi kebijakan, termasuk langkah-langkah pemulihan dan perbaikan lingkungan di wilayah perbukitan Cisarua.
Hanif mengungkapkan, kajian ini sejatinya telah lama ia dorong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, dengan kondisi di tingkat kabupaten saat ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam.
"Kami perkirakan butuh waktu sekitar satu hingga dua minggu untuk menyelesaikan kajian detail bersama para pakar dari akademisi, BRIN, dan institusi terkait lainnya," jelasnya.
Meski demikian, Hanif menekankan bahwa seluruh proses kajian dan penanganan harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan terukur.
"Tidak bisa reaktif atau spontan. Semua harus melalui proses yang terstruktur," katanya.
Ia pun menegaskan bahwa penanganan persoalan lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
"Di semua level pemerintahan ada tanggung jawab. Ada aturan dan pasal yang menegur kita jika pengawasan tidak dijalankan," pungkasnya.
(csr/rds)[Gambas:Video CNN]