PBNU soal RI Gabung Board of Peace Trump: Alternatif Lain Belum Ada
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mendukung keputusan Indonesia bergabung dewan perdamaian atau board of peace bentukan Presiden AS Donald Trump.
"Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina," kata Yahya di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1).
Yahya menyebut sikap yang ia sampaikan itu merupakan pandangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip NU. Ia mengakui terjadi perdebatan atas sikap Indonesia yang bergabung ke BoP bentukan Trump tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yahya mencermati bahwa ada juga pihak yang tak sepakat dengan Indonesia bergabung ke BoP. Namun, Yahya mengakui belum ada alternatif lain yang bisa ditawarkan terkait konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina itu.
"Tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina," ucapnya.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada alternatif lain dalam konteks upaya Internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gus Yahya pun meyakini sikap pemerintah bergabung BoP itu semata-mata untuk membantu Palestina merebut kemerdekaannya.
"Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu," ujar dia.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP belakangan menuai pro kontra di tengah publik. Salah satunya karena Israel bergabung dalam BoP tersebut.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri bersikeras menolak mengakui negara Palestina saat Israel bergabung dengan BoP.
Netanyahu mengatakan tak akan mengizinkan pembangunan kembali Gaza atau pendirian Negara Palestina selama belum ada demiliterisasi Hamas.
Trump mengumumkan inisiasi Board of Peace pada pekan lalu. Piagam BoP ini ditandatangani sejumlah anggota dalam Forum Economic World (FEW) di Davos, Swiss.
Dewan Perdamaian disebut-sebut untuk berfungsi mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang bisa diandalkan, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Dalam Piagam BoP, negara-negara anggota bisa sukarela iuran US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Negara-negara anggota bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.
[Gambas:Video CNN]