Poin-poin Diskusi 5 Jam Prabowo dan Jajaran Tokoh Oposisi

CNN Indonesia
Senin, 02 Feb 2026 08:29 WIB
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh oposisi pada Jumat, 30 Januari 2026. Prabowo disebut menghabiskan waktu selama sekitar 5 jam untuk berdiskusi beberapa isu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh oposisi pada Jumat, 30 Januari 2026. Prabowo disebut menghabiskan waktu selama sekitar 5 jam untuk berdiskusi beberapa isu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menjadi salah satu tokoh undangan. 

"Saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa, tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat, dan saya, Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa ya," kata Samad dilansir dari detik.com, Minggu (1/2).

CNNIndonesia.com merangkum poin-poin diskusi tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi

Samad menuturkan dirinya memberi pandangan bagaimana meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada tahun 2025 berada di angka 37. Dia memandang Indonesia perlu mempunyai peta jalan untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

"Saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Jadi, dia harus menyentuh akar permasalahan supaya efektif. Yang kedua saya berbicara IPK, Indeks Persepsi Korupsi," kata Samad.

Terkait itu, Samad mengungkapkan setidaknya empat hal yang harus menjadi perhatian, merujuk pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC.

Empat hal dimaksud adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), illicit enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

Dalam pertemuan itu, terang Samad, Prabowo sempat melontarkan pertanyaan mengapa KPK tidak seperti dulu lagi.

Dia pun menjelaskan semua ini terjadi karena payung hukum KPK diubah pada tahun 2019. Banyak pihak menilai revisi UU KPK melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Apalagi, kelembagaan KPK tidak lagi independen karena kini sudah di bawah eksekutif.

"Kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan ratifikasi harusnya kita ikut," tutur dia.

Reformasi kepolisian

Selanjutnya, Samad berikut para tokoh yang diundang mengaku juga dimintai pendapat mengenai reformasi kepolisian.

Para tokoh, kata Samad, sepakat reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.

SDA

Selain itu, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) disebut turut dibahas seiring pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Samad bilang upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat menjadi Pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk Satgas.

"Jadi, sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita," kata Samad.

BoP

Prabowo, lanjut Samad, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kata Prabowo, terang Samad, bergabungnya Indonesia bukan harga mati.

"Dia menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali," ungkapnya.

Perangi oligarki

Terakhir, Prabowo disebut menyampaikan sikap tegasnya untuk perang terhadap oligarki yang mengganggu sumber daya alam.

"Dia [Prabowo] menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapan pun juga. Dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, dia sebut, mau 9 naga, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. Itu janji dia ke kita," katanya.

(fra/ryn/fra)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK