Curhat Pigai Uang Pribadi Habis untuk Bantu Korban Bencana
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan uang pribadinya habis untuk membantu korban bencana alam lantaran Kementerian HAM tidak memiliki anggaran bantuan sosial.
"Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami nggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sendiri, Pak, Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," imbuh dia.
Pigai mengaku menggunakan gaji pribadinya untuk memberi bantuan.
Ia mengaku tak masalah menggunakan uang pribadi jika berlatar belakang pengusaha. Namun, dengan latar belakang aktivis, ia butuh menyimpan uang untuk masa depan
"Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan jika ada anggaran bantuan sosial di kementeriannya, akan bisa turun jika terjadi bencana.
"Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran," katanya.
Dalam rapat kerja itu, Pigai juga mengaku rindu bertemu pimpinan Komisi XIII DPR RI. Ia mengatakan sejak pertemuan pertama hampir satu tahun lalu, hubungan yang terjalin terasa adem ayem dan tidak sesuai dengan jiwanya yang membutuhkan tantangan.
"Saya merasa kangen juga bertemu dengan bapak, ibu pimpinan DPR dan setelah pertemuan kita pertama dulu, hampir satu tahun sangat adem ayem, tidak sesuai dengan jiwa Menteri HAM Natalius Pigai. Harus ada challenge juga," tutur.
Pigai juga mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia yakni Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama. Asia Pasifik aja tidak pernah kita pimpin, baru pertama, lembaga PBB lagi," ujarnya
Menurutnya, keberhasilan itu merupakan kerja keras kementeriannya dengan didukung Komisi XIII DPR RI.
"Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi Sekjen PBB nggak, karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB," katanya.
Pigai juga mengatakan Indonesia adalah negara yang merintis musyawarah pembangunan nasional HAM.
"Kita juga sudah mulai meluncurkan secara resmi RI punya indeks HAM sebagai baseline kebijakan untuk masa yang akan datang," ucapnya
(yoa/jal)[Gambas:Video CNN]