Ketua DPRD DKI Saran Solusi Bersama soal Polemik Kinerja RDF Rorotan

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta semua pihak untuk mencari solusi bersama terkait pengoperasian RDF Plant Rorotan yang sampai saat ini masih dipermasalahkan warga sekitar lokasi.

"Ini masalah kita bersama, saya berharap kita duduk bareng untuk memikirkan solusi bersama," kata Khoirudin di Jakarta, Senin (2/2) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, RDF Plant Rorotan dibangun menggunakan dana yang cukup besar dan diharapkan dapat mengurangi masalah sampah di Ibu Kota Negara RI ini.

Menurut dia, permasalahan yang terjadi harus dicari solusi secara bersama-sama, karena sampah sudah menjadi masalah yang berlarut, apalagi setiap hari bisa menghasilkan 8 ribu ton lebih.

"Untuk Rorotan tentu semua yang kita sediakan untuk masyarakat dan kita akan diskusi lagi dengan masyarakat, karena ini dana yang cukup besar yang kita gelontorkan," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian lingkungan sebagai komitmen pengelolaan lingkungan di RDF Plant Rorotan dengan memasang sejumlah alat.

"Peningkatan teknologi ini kami lakukan untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan, khususnya terkait bau dan emisi udara," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu (1/2).

Menurut dia, RDF Plant Rorotan telah melakukan peningkatan pada sistem perangkat pengendali polusi udara (air pollution control devices/APCD) sebagai bagian dari komitmen pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Untuk itu, di RDF Rorotan saat ini telah terpasang empat unit alat penetral bau tak sedap (deodorizer), meningkat dari sebelumnya tiga unit, yang bekerja menekan bau sejak dari sumber proses sebelum berpotensi menyebar ke lingkungan sekitar.

Sejauh ini, warga sekitar masih mengeluhkan pengoperasian RDF Plant Rorotan yang dinilai mencemari lingkungan mereka, terutama terkait bau sampah dan membuat warga sekitar tidak nyaman.'

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyoroti persoalan bau sampah menyengat yang muncul di operasional RDF Rorotan. Menurutnya itu jadi bukti bahwa RDF Rorotan yang menelan anggaran sekitar Rp. 1,3 triliun tidak direncanakan dengan matang.

"Kalau ditanya saya melihatnya seperti apa, justru saya melihatnya ini dugaan saya dari awal perencanaan itu tidak matang," ujar Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2).

"Kenapa? Teman-teman bisa bayangin anggaran Rp1,3 triliun ya, kurang lebih. Masa anggaran sebegitu besar sampai hari ini masih timbul masalah terhadap pengelolaan sampah yang katanya itu menggunakan teknologi-teknologi modern. Ini kan menjadi pertanyaan publik," sambungnya.

Menurut dia, dengan kisaran anggaran tersebut persoalan lingkungan itu harusnya telah teratasi sejak awal.

Ia juga menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menghentikan sementara kegiatan operasional RDF Rorotan, menyusul protes warga terkait bau menyengat yang terjadi.

"Kemarin Pak Gubernur menerima keluhan langsung dari masyarakat sampai nangis itu dan bahkan distop sementara itu, saya pikir ya wajar. Gitu, karena kan mereka terdampak langsung terkait bau itu. Jadi saya pikir ya itu tadi. Saya melihatnya saya menduga itu kayaknya perencanaannya kurang matang," tuturnya.

Tambah dia, sumber bau pada awal operasional berasal dari asap pembakaran. Namun ia mengaku informasi yang diterimanya terakhir bau tersebut berasal dari lindi.

"Kalau keterangan awal dulu kan baunya, tapi sudah dibeli alat namanya itu kayak deodorize untuk menghilangkan bau. Nah ternyata terakhir lindi, lindi itu kan air tumpahan dari sampah itulah yang berceceran di jalan. Nah terakhir dapat saya informasi lindi. Kalau awalnya itu bau asap pembakaran," ujar Ali.

Ali menekankan pentingnya transparansi dalam dokumen AMDAL RDF Rorotan kepada publik. Kata dia, apabila pengelolaan RDF Rorotan tersebut tidak digunakan atau dijalankan sesuai rencana, hal itu berpotensi merugikan masyarakat.

"Karena ini anggarannya cukup besar loh. 1,3 triliun. Kalau ini tidak terpakai tidak terlaksana sebagaimana mestinya kan ya merugikan sekali buat masyarakat," ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan RDF Plant Rorotan masih beroperasi secara terbatas saat ini, lima hari dalam seminggu dengan dua shift kerja. Sedangkan, hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk kegiatan pembersihan dan penataan area operasional.

"Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur," ujar Asep dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (2/2).

Tambah Asep, pasokan sampah yang diolah berasal dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur.

Dalam peningkatan kapasitas, kata Asep, pihaknya memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain proses pengolahan, DLH menyoroti aspek pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat.

Ia menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

"Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan," tegas Asep.

Asep menambahkan DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Katanya, di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.