Adies Kadir Respons Kontroversi Jadi Hakim MK: Tanya DPR
Adies Kadir mengomentari prosesnya menjadi Hakim Konstitusi (MK) yang dinilai menuai kontroversi publik. Ia menyatakan perihal itu bisa ditanyakan ke DPR yang melakukan proses pencalonannya menjadi Hakim Konstitusi.
"Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi III yang melakukan fit and proper dan sudah diparipurnakan. Nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi III dan pimpinan DPR saja. Saya kan cuma mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR," kata Adies di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2).
Adies telah resmi menjabat sebagai hakim konstitusi. Ia menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.
Adies membacakan sumpah jabatannya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).
Adies sendiri merupakan Waketum Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar. Namun, ia disebut telah keluar dari Partai Golkar, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon hakim konstitusi.
Proses pencalonan Adies menjadi hakim MK tak lepas dari sorotan. Salah satunya, fit and proper test oleh Komisi III DPR yang digelar secara singkat. Agenda tersebut juga tak masuk dalam jadwal rapat harian yang dirilis DPR pada Senin (26/1).
Rapat digelar usai Komisi III menggelar dua rapat secara maraton bersama Kapolri dan Komisi Yudisial mulai pukul 9.00 WIB. Usai dua rapat itu, Komisi III langsung menggelar fit and proper test sekaligus pleno penetapan Adies.
Rapat tersebut hanya digelar sekitar 20 menit yang diawali dengan pemaparan makalah sekitar 10 menit oleh Adies, disambung permintaan persetujuan dari delapan fraksi selama 10 menit.
Tak ada pendalaman yang dilakukan masing-masing anggota yang hadir dalam rapat. Usai pemaparan, masing-masing perwakilan fraksi langsung diminta persetujuan soal usulan Adies.
Sebanyak delapan fraksi secara bulat menyetujui Adies sebagai calon hakim MK pengganti Arief. Usai penetapan, anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengungkap alasan rapat fit and proper test digelar secara singkat.