6 Sikap dalam Surat Tausiah MUI soal Indonesia Masuk Board of Peace
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis pernyataan menyikapi keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk urusan Gaza, Palestina yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pernyataan sikap itu tertuang dalam Surat tausiah MUI tentang Kebijakan Indonesia Bergabung dengan BoP yang diteken Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya H Amirsyah Tambunan pada 3 Februari lalu.
Surat tausiah MUI soal Indonesia gabung BoP itu dibuka dengan firman Allah SWT dalam Alquran, Hadits Rasulullah saat khutbah Haji Wada, dan pernyataan Umar bin Khatab sahabat Rasulullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mukadimah UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," demikian dikutip dari surat tausiah MUI yang telah dikonfirmasi Wakil Ketua MUI Cholil Nafis, Senin (9/2).
"Setelah mengamati rencana kebijakan pemerintah RI yang bergabung ke dalam BoP, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiah," demikian tertulis dalam surat tausiah MUI itu.
Ada enam pernyataan atau tausiah MUI dalam surat pernyataan yang diteken usai pertemuan dengan pemerintah itu.
Pertama, MUI melalui pemerintah meminta Board of Peace mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Kedua, pemerintah harus menjamin keterlibatan Indonesia dalam BoP untuk memastikan tak ada lagi penjajahan dan kejahatan perang terhadap Palestina.
Ketiga, prinsip solusi dua negara (two state solution) harus menjadi subjek dan tujuan Indonesia dalam BoP.
Keempat, pemerintah harus memperjuangkan perwakilan atau keterlibatan Palestina dalam BoP.
"Kelima, kontribusi bantuan Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina tidak untuk dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro-Palestina lainnya," tulis MUI.
Keenam, MUI mengingatkan sikap politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, pada Selasa, 3 Februari lalu, Prabowo mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam--termasuk MUI, Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama--ke Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan dalam dan luar negeri. Salah satu persoalan yang paling utama dibahas dalam pertemuan itu adalah keputusan Prabowo membawa RI bergabung dengan Board of Peace yang digagas Trump untuk urusan Gaza, Palestina.
Menlu Sugiono yang juga hadir dalam pertemuan itu menegaskan keikutsertaan Indonesia ke BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina.
Sugiono menyatakan masuknya Indonesia ke BoP merupakan komitmen untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya di Palestina dan Gaza.
"Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai yang kita lihat saya kira koridor-koridornya ada di situ," kata Sugiono usai pertemuan itu.
[Gambas:Video CNN]