Indeks Korupsi Indonesia 2025 Dapat Skor 34, Sama Seperti Nepal
Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37.
Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara yang dilibatkan. Di tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 99.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia yaitu Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia & Herzegovina.
"Berikut adalah skor CPI Indonesia di tahun 2025, skor Indonesia ada di angka 34," ujar Manajer Program TII Ferdian Yazid dalam konferensi pers secara daring, Selasa (10/2).
Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).
Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 (stagnan), Malaysia 52 (naik 2 poin), Timor Leste 44 (stagnan) dan Vietnam 41 (naik 1 poin).
Indonesia membalap Thailand yang pada tahun 2025 mengalami penurunan skor 1 poin dengan IPK 33.
Di bawah Indonesia juga ada Filipina yang memperoleh skor IPK 32 (turun 1 poin), Kamboja 20 (turun 1 poin) dan Myanmar 16 (stagnan).
"Yang menarik ada satu negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia yaitu Nepal yang kita ketahui tahun lalu juga mengalami demonstrasi politik yang sangat kuat, bahkan juga disebabkan karena praktik korupsi yang mengakar di sektor publik," ungkap Ferdian.
Secara global, Denmark dengan IPK 89 (turun 1 poin) berada di puncak. Sudah lima tahun Denmark menempati posisi teratas.
Diikuti oleh Finlandia dengan skor 88 (stagnan), Singapura 84 (stagnan), Selandia Baru dengan skor 81 (turun 2 poin), Norwegia dengan skor 81 (turun 3 poin), Swedia masih dengan skor 80, dan Switzerland dengan skor 80 (turun 1 poin).
Kemudian Luksemburg 78 (turun 3 poin), Belanda 78 (stagnan), dan Jerman yang berhasil merangsek ke 10 negara teratas dengan skor IPK 77.
Sementara itu, sepuluh negara dengan capaian IPK terendah adalah South Sudan dengan skor 9 (naik 1 poin), Somalia 9 (stagnan), Venezuela 10 (stagnan), Yemen 13 (stagnan), Libya 13 (stagnan), Eritrea 13 (stagnan), Sudan 14 (turun 1 poin), Nikaragua 14 (stagnan), Suriah 15 (naik 3 poin), dan Korea Utara dengan skor 15 (stagnan).
"Negara yang berkonflik rentan terhadap praktik korupsi," kata Ferdian.
Setidaknya terdapat sembilan sumber data yang menjadi indikator dalam IPK tahun 2025.
Ferdian menuturkan sumber data World Economics Forum EOS yang baru hadir di tahun 2024 menjadi penyumbang skor tertinggi dengan angka 65. Biasanya di kisaran 50-an.
IMD World Competitiveness Yearbook (26, turun 19 poin), Bertelsmann Foundation Transform Index (30, turun 9 poin), PERC Asia Risk Guide (34, turun 4 poin), Economist Intelligence Unit Country Ratings (34, turun 1 poin), PRS International Country Risk Guide (33, stagnan).
Selanjutnya Global Insight Country Risk Ratings (32, stagnan), World Justice Project- Rule of Law Index (27, naik 1 poin), dan Varieties of Democracy Project (23, naik 1 poin).
"Skor yang mengalami penurunan dari 9 sumber data ada 4 yang mengalami penurunan," ucap Ferdian.
Aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.
Sedangkan aspek yang tidak diukur antara lain persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, hingga pencucian uang dan perekonomian dan pasar informal.
(ryn/wis)[Gambas:Video CNN]