Mendikti-Menteri KP Dipanggil Prabowo, Bahas Sampah
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mendatangi Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2) siang untuk menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang diduga membahas persoalan sampah.
Ia menyebut agenda pertemuan tersebut belum dijelaskan secara rinci, namun kemungkinan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai sampah mikro.
"Saya belum tahu nanti mungkin abis itu, mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin," ujar Brian saat tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 14.05 WIB.
Tak lama setelah kedatangannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga terlihat hadir.
Brian mengatakan ia belum mengetahui secara pasti siapa saja peserta rapat lainnya, meski mendapat informasi jumlah undangan terbatas.
"Belum tahu juga katanya ada tujuh orang yang diundang," katanya.
Ia juga menjelaskan perkembangan penerapan teknologi pengolahan sampah di lingkungan perguruan tinggi. Brian menyebut sejumlah kampus telah mengadopsi sistem tersebut dan pemerintah menargetkan perluasan implementasi pada tahun ini.
"Sudah banyak. UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), ITB baru akan mulai, Undip (Universitas Diponegoro) sudah, ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan. Tahun ini kita dorong untuk membuat sampah di kampus selesai di kampus. Jadi mungkin kita harapkan 100 kampus tahun ini buat program sampah di kampus selesai di kampus," jelasnya.
Menurutnya, program tersebut diarahkan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan langsung di lingkungan kampus tanpa bergantung pada sistem pengangkutan eksternal.
Sebelumnya, Brian meninjau fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Sabtu (7/2). Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya mendorong peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sampah nasional.
Dalam peninjauan tersebut, ia berdialog dengan tim teknis kampus mengenai aspek teknologi, operasional, biaya, hingga standar lingkungan.
Pemerintah menilai sistem pengolahan berbasis termal dan plasma masih perlu disempurnakan agar aman, efisien, serta dapat direplikasi di berbagai daerah.