Pemerintah Umumkan Puasa 19 Februari, MUI Imbau Hormati Perbedaan

Ketua umum Majelis Ulama Islam (MUI) Anwar Iskandar mengimbau warga di Indonesia untuk menghormati perbedaan menyusul penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Anwar menyampaikan imbauan tersebut saat konferensi pers setelah sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2) malam.

"Bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga umat Islam," kata Anwar.

Di Indonesia, lanjut dia, ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam. Perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan terdapat nilai amaliah ubudiyah atau bentuk amal dan ibadah yang berbeda-beda.

Namun, Anwar memandang perbedaan-perbedaan tersebut hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya ijtihad atau teknis, sedang secara qath'i semua sama.

"Nah oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita pahami, yang bisa kita maklumi," ucap dia.

"Tetapi yang paling penting itu, keutuhan sebagai umat Islam itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu, penting untuk saling memahami dan saling menghormati," imbuh Anwar.

Bahkan sebagai bangsa yang demokratis, kata dia, warga Indonesia perlu membiasakan diri untuk berbeda. Dengan demikian, hal tersebut menjadi bagian dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Anwar juga menilai perbedaan yang dikelola dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah dan ujungnya akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia.

"Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional," kata dia.

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari. Keputusan ini diambil lantaran hilal secara visibilitas kriteria tak muncul saat pemantauan digelar pada hari ini.

Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal puasa jatuh pada 18 Februari.

Penetapan tersebut menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru yang menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Ini menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.

Dalam pandangan Muhammadiyah, implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.