Prabowo Disebut Siap Tarik RI Keluar BoP Jika Tak Bela Palestina

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap mengeluarkan Indonesia dari Board of Peace (BoP) jika dewan besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia terkait Palestina.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam (FPI) Hanif Alatas yang menjadi salah satu perwakilan organisasi masyarakat Islam yang diundang ke buka puasa bersama dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3) malam.

Hanif menuturkan dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan kemungkinan menarik diri apabila tidak terdapat kemaslahatan bagi Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

"Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu. Tapi, kita tetap enggak perlu nunggu itu, dari sekarang saja, orang sudah terbukti kok Amerika dari dulu enggak bisa dipercaya," ucap Hanif.

Dalam pertemuan itu, Hanif menuturkan FPI memang belum mendapat kesempatan berbicara langsung ke Prabowo. Namun, organisasinya menitipkan surat berisi desakan Indonesia keluar dari BoP.

"Memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan kepada Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP," kata Hanif.

Dia menjelaskan FPI meminta Indonesia menarik diri dari BoP karena tidak mempercayai Amerika dan Israel yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai konflik.

"Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa," ucapnya.

Menurut ia, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk kemungkinan pasukan Indonesia berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza.

Habib Hanif menegaskan bahwa FPI tidak keberatan apabila pengiriman pasukan Indonesia bertujuan membantu kemerdekaan Palestina. Namun, pihaknya menolak apabila pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi melucuti senjata kelompok pejuang di Gaza.

"Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi, kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami enggak mau," ucapnya.

Hal yang juga dinyatakan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Ia mengatakan Prabowo berjanji akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) jika Indonesia tidak bisa membawa perdamaian untuk Palestina.

"Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur," kata Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3) malam.

Cholil menyampaikan Prabowo berjanji segala langkahnya semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan posisi Indonesia sudah sangatlah jelas dan takkan berubah soal itu.

"Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, maka dia akan mundur," ujarnya.

Prabowo terus mendapat kritik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP yang dinilai hanya memenuhi kepentingan AS dan Israel terkait konflik dengan Palestina. 

Di tengah tekanan ini, Kementerian Luar Negeri RI bahkan menuturkan seluruh pembahasan terkait BoP ditunda di level pemerintah menyusul situasi di Timur Tengah yang membara di tengah perang Iran vs AS-Israel yang kembali pecah sejak 28 Februari lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut tidak ada pembahasan terkait BoP dalam sepekan terakhir. Fokus utama diplomasi pemerintah saat ini memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di wilayah terdampak perang.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," kata dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Jumat (6/3).