Satgas PRR Fokus Pulihkan Kondisi Sosial-Ekonomi Pascabencana Sumatra

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyatakan bahwa saat ini tengah berfokus terhadap pemulihan sektor sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam peninjauan hunian sementara (huntara) bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai penyediaan huntara hingga bantuan pemulihan ekonomi keluarga.

Setelah masa kedaruratan, pemerintah kemudian menyiapkan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

"Berikutnya, bagaimana yang di pengungsian ini disiapkan hunian sementara, atau kemudian langsung hunian tetap," ujar Saifullah, Jumat (6/3).

Menurutnya, karena skala bencana cukup besar dan mencakup beberapa provinsi, penanganan pun melibatkan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

"Karena skalanya luas dan besar, Presiden melalui Pak Mendagri selaku Ketua Satgas menugaskan banyak instansi untuk terlibat," ujar Saifullah.

Sinergi pun juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dalam pembangunan huntara dan huntap.

Saifullah menjelaskan, dalam implementasinya, kemungkinan terdapat perbedaan standar fasilitas. Hal ini disebabkan karena pemerintah berupaya memberikan tempat tinggal yang layak secepat mungkin kepada para pengungsi.

"Daripada masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian, lebih baik segera dipindahkan ke hunian sementara. Jika ada kekurangan di huntara nanti bisa diperbaiki atau disesuaikan," katanya.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang menempati huntara dan huntap sebesar Rp3 juta per kepala keluarga dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga milik korban hilang atau rusak akibat bencana.

Ada pula bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu memulai kembali kehidupan setelah bencana. Selain itu, selama masa tinggal di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang setiap hari selama tiga bulan.

"Jadi setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk dan diberikan selama tiga bulan," tutur Saifullah.

Lebih lanjut, Saifullah mengingatkan bahwa ketepatan data korban menjadi salah satu faktor vital dalam pemulihan Sumatea. Untuj itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan secara detail melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung-kampung adalah bupati dan wali kota, sehingga pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah," pungkas Saifullah.