Poin-poin Penting Kebijakan Pemerintah: Soal BBM hingga WFH Tiap Jumat
Pemerintah resmi mengambil sejumlah kebijakan dalam rangka mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global.
Kebijakan itu mulai dari penerapan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN setiap Jumat dalam sepekan, efisiensi anggaran perjalanan Dinas, hingga mendorong masyarakat bijak dalam menggunakan BBM.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).
Berikut daftar kebijakan penting yang diambil pemerintah:
WFH ASN Setiap Jumat
Pemerintah menerapkan skema kerja WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.
"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Airlangga.
Namun, pada saat yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan ada beberapa jabatan ASN di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tak ikut kebijakan WFH.
Mengutip dari paparannya, terdapat 11 jabatan ASN di tingkat provinsi yang dikecualikan dari kebijakan WFH. Dua di antaranya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Lalu untuk di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 12 jabatan ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH. Salah satu di antaranya ialah camat dan lurah/kepala desa.
Sementara itu, kebijakan WFH bagi sektor swasta akan diatur lebih dalam oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan penerapan WFH bagi sektor swasta tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
"Pengaturan oleh menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," ujar Airlangga.
Efisiensi Perjalanan Dinas ASN
Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
"Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, dan luar negeri hingga 70 persen," kata Airlangga.
Airlangga menyampaikan pemerintah juga melakukan langkah pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.
Pengalihan anggaran itu diambil dari belanja yang kurang prioritas, salah satunya perjalanan dinas.
Ia menyebut anggaran itu dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat.
"Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 Triliun hingga Rp130,2 Triliun," ucap dia.
Lihat Juga : BREAKING NEWS Pemerintah Resmi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat |
Sekolah Tetap Luring, Tak Terapkan PJJ
Berbeda halnya dengan institusi pendidikan, pemerintah menyatakan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.
"Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu," kata Airlangga dalam konferensi pers.
Selain itu, Airlangga menyebut tak ada juga pembatasan kegiatan ajang olahraga ataupun ekstrakurikuler lainnya di sekolah.
Sementara itu, untuk institusi perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa semester empat ke atas, Airlangga menyebut kebijakan metode perkuliahan akan menyesuaikan dengan Surat Edaran Mendiktisaintek.
BBM Belum Naik Harga di 1 April
Beralih ke sektor energi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum akan ada kenaikan harga BBM pada Rabu (1/4).
Pemerintah menjamin harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax tidak akan naik. Hal itu dilakukan di tengah gempuran kenaikan harga minyak global imbas serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.
"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Pras dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Pras menyebut ketersediaan stok BBM nasional RI aman. Ia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
Batasi Pembelian Pertalite 50 Liter Per Hari
Meski begitu, pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi, yakni pertalitedan solar sebanyak 50 liter per kendaraan per hari mulai Rabu (1/4).
Airlangga menyebut langkah itu diambil untuk memastikan distribusi BBM lebih adil.
"Untuk memastikan distribusi BBM yang lebih adil dan merata, pembelian BBM subsidi dilakukan melalui penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan per hari," ujar dia.
Namun, pembatasan itu tidak berlaku bagi kendaraan umum untuk orang dan barang.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat bijak dalam membeli BBM. Ia menyampaikan satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.
Bahlil menyebut di tengah lonjakan harga minyak dunia, pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak.
"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter Itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," kata Bahlil.
(mnf/gil) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]