Jatim Pilih WFH Tiap Rabu Demi Hemat BBM, Beda dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Rabu, mulai 1 April 2026. Langkah ini berbeda dengan instruksi Pemerintah Pusat, sebagai strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan pemilihan Rabu didasarkan pada strategi menekan konsumsi BBM kendaraan pribadi di tengah gejolak perang di Timur Tengah.
"Kita mendasari pada keinginan dan arahan strategis untuk mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi. Maka dari itu diterapkan WFH pada hari Rabu," kata Emil di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil menjelaskan, pemilihan hari Rabu diputuskan setelah melihat pola mobilitas masyarakat. Menurutnya, penetapan WFH pada hari Jumat seperti yang diinstruksikan pemerintah pusat, justru berisiko meningkatkan perjalanan karena mendekati akhir pekan.
"Kalau Jumat ada kecenderungan meningkatkan keinginan untuk bepergian. Sementara strategi banyak negara saat ini adalah menekan konsumsi BBM di tengah konflik global yang berdampak pada energi," jelasnya.
Meski mengambil langkah berbeda, Emil menegaskan pihaknya tetap membuka ruang koordinasi untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat jika diperlukan di masa mendatang.
"Kami akan lihat nanti apakah perlu disamakan atau tetap seperti ini, menunggu arahan lebih lanjut," katanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan WFH di hari pertama ini berjalan dengan pengawasan ketat. Ia menginstruksikan inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memantau kedisiplinan ASN agar tidak menyalahgunakan kebijakan ini sebagai hari libur.
"Saya sudah minta inspektorat menurunkan tim untuk memantau. Walaupun staf WFH, listrik dan AC di kantor harus dipastikan terkontrol," kata Khofifah.
Ia menegaskan konsep yang diterapkan adalah WFH murni, bukan work from anywhere (WFA). ASN tetap wajib melakukan presensi digital dan menjaga komunikasi tetap aktif selama jam kerja.
"Mereka wajib digital presence, tidak boleh menonaktifkan handphone. Kapan pun dibutuhkan koordinasi, harus bisa langsung terhubung," tegasnya.
Khofifah juga menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pendidikan, di mana aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung normal. Namun, untuk sektor administratif lainnya, penghematan ini ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 108 ribu liter.
"Ini akan kita ukur sampai 1 Juni, tidak hanya soal BBM, tapi juga listrik dan penggunaan energi lainnya," kata Khofifah.
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]