TNI AD Minta Maaf Kecelakaan Truk di Kalideres Tewaskan Lansia
TNI Angkatan Darat (AD) dalam hal ini perwakilan dari satuan Menzikon/CRK Pusziad meminta maaf atas peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk TNI di Kalideres, Jakarta Barat, mengakibatkan seorang pengemudi motor berinisial AM (51) meninggal dunia pada Jumat (3/4) lalu.
TNI AD memastikan proses pemeriksaan hukum akan dijalankan secara transparan dan akuntabel.
"Kepada keluarga korban meninggal dunia, perwakilan satuan juga telah melaksanakan takziah, menyampaikan permohonan maaf secara langsung, serta memberikan santunan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (5/4).
Sementara itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap korban luka, Donny menyebut satuan Menzikon/CRK Pusziad juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan penyelesaian secara kekeluargaan.
"Langkah-langkah ini merupakan wujud kehadiran TNI AD yang tidak hanya menjalankan tugas negara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat," kata Donny.
Dia menuturkan truk yang terlibat kecelakaan sedang menuju Cisarua untuk mengantar siswa SD mengikuti kegiatan LDKS Pramuka.
Kata dia, kecelakaan terjadi pada saat sepeda motor berupaya menyalip kendaraan truk dari sisi kiri. Pengendara diduga kehilangan kendali sehingga terjatuh.
"Kami perlu menegaskan bahwa dari indikasi awal tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa ini, melainkan murni kecelakaan lalu lintas," imbuhnya.
Kendati begitu, Donny mengungkapkan penyelidikan masih terus dilakukan hingga kini untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Pengemudi truk disebut telah melapor dan kini diperiksa oleh Polisi Militer.
"Pasca kejadian, pengemudi kendaraan dinas telah melaporkan diri ke satuan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Denpom I Tangerang," tutur Donny.
"TNI AD juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memastikan penanganan peristiwa ini berjalan secara objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
(ryn/isn)