Musim Polisikan Tokoh Gara-Gara Pernyataan Kritis

Dalam kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Anthony Winza Prabowo mengatakan pemerintah tak anti terhadap kritik.

Pemerintah menurutnya menjamin kebebasan berekspresi warga, namun juga akan melindungi hak asasi manusia orang lain dalam mendapatkan rasa aman.

"Kebebasan berekspresi itu di Pasal 28 ada, tapi jangan lupa ada Pasal 28 J, bahwa dalam menjalankan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan ditetapkan UU, untuk menjamin penghormatan hak orang lain. Hak siapa yang dilindungi? Pasal 28 G, ada hak untuk setiap orang memiliki rasa aman," kata Anthony dalam acara Prime With Bram Herlambang di CNN Indonesia.

Lihat Juga : Ratusan Akademisi & Aktivis Kumpul di UI, Singgung 'Inflasi Pengamat'

"Ketika ada seseorang melakukan statement, lalu mencederai hak asasi orang lain, hak atas rasa aman, jika dia mengingat-ingat misalnya ada kejadian 'tindak pidana. makar'. Jika itu dilakukan kemudian ada rasa takut, maka ada hak asasi, hak atas rasa aman yang perlu dilindungi negara," imbuhnya.

Anthony menyatakan Presiden Prabowo menganggap kritik sebagai vitamin. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa kebebasan memiliki batas yang diatur UU.

"Kebebasan berekspresi itu seperti berkendara di jalan raya. Ada kebebasan, orang boleh jalan ke depan, belakang, putar balik, u-turn dan sebagainya. Boleh klakson sekenceng-kencengnya, 'kritik sekenceng-kencengnya'. Tapi bukan artinya tidak ada batasan sama sekali. Tidak ada rambu sama sekali," ujarnya.

"Kalau tidak ada rambu sama sekali,itu bisa nabrak, itu bisa chaos luar biasa," kata Anthony.

Anthony juga menyatakan dalam kasus ini, tak ada instruksi dari presiden untuk melaporkan para pengamat.

(sur/wis) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

---