Timwas Haji DPR Soroti Penyediaan Menu Jamaah

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jamaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi jamaah nonprosedural.

Hal tersebut disampaikan Cucun usai melepas keberangkatan jamaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5).

Ia mengatakan dari pantauan dan evaluasi awal yang dilakukan Tim Pengawas Haji DPR, ada sejumlah catatan yang perlu dievaluasi.

Salah satunya terkait pemondokan.

"Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti," tegas Cucun.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR Sebut Perbaikan Penyelenggaraan Haji Mulai Terlihat

Menurutnya, penempatan jamaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Namun, ia mengingatkan agar jamaah tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih.

"Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus," lanjutnya.

Selain akomodasi, Timwas DPR RI juga menyoroti layanan katering jamaah yang masih menuai keluhan. Cucun menyebut laporan yang diterima lebih banyak terkait kejenuhan menu makanan selama berada di Tanah Suci.

"Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif," katanya.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

Tak hanya layanan jamaah, Cucun juga menyoroti penanganan jamaah nonprosedural yang menurutnya kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening," tegasnya.

(agt) Add as a preferred
source on Google